Infografis
Suara.com - Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati menjelaskan banyaknya Tenaga Kerja Indonesia atau TKI ilegal menyebabkan daftar pemilih khusus (DPK) di Jeddah, Arab Saudi, membeludak dari daftar pemilih tetap (DPT) saat pencoblosan Pemilu 2024.
Hal itu diketahui saat proses rapat pleno rekapitulasi suara nasional berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum RI, Jakarta, Jumat (1/3/2024).
Dalam rapat pleno, saksi Partai Gerindra bernama Mariyatno Jamim mempertanyakan jumlah DPK sebanyak 9.576 pemilih lebih besar dari DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.916 pemilih.
"Ini DPK-nya besar sekali lho, 9.576 itu prosesnya gimana sehingga lebih banyak DPK daripada (DPT), bahkan DPT DPTb pun lebih banyak DPK-nya," ujar Mariyatno.
Menurut Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati, TKI ilegal itu khawatir jika mendaftarkan diri dalam DPT akan ketahuan tidak berdokumen resmi sehingga dideportasi.
"Kalau ditanya siapa mereka DPK ini adalah mayoritas pekerja undocumented yang TKI ilegal, yang diawali mereka tidak berani mendaftar ya khawatir nanti dilaporkan KJRI, kemudian dideportasi," jelas Siti.
Siti mengatakan para TKI ilegal itu pada akhirnya memilih untuk datang pada hari H pemungutan suara, sebab dengan begitu, maka mereka tidak akan ketahuan tidak berdokumen resmi.
Sementara itu, Ketua PPLN Jeddah Yasmi Adriansyah menjelaskan peristiwa membeludaknya DPK saat pemungutan suara di Jeddah sebelumnya pernah terjadi di Pemilu 2019.
Namun, ia memastikan mereka sudah berupaya melakukan sosialisasi sejak awal dengan tujuan pemilih yang berada di Jeddah tak masuk dalam DPK.
Baca Juga: Untung Ketahuan! Rekapitulasi Suara PDIP dan Partai Golkar Sempat Tertukar di Seoul
"Memang ketika kami melihat pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya di PPLN Jeddah selalu DPK yang besar jumlahnya," kata Yasmi.
