Infografis
"Mungkin mereka belum tergugah untuk mendaftarkan diri, tapi juga ketika kami menyampaikan melalui telepon atau WhatsApp itu tanggapannya berbeda-beda dari yang mempertanyakan siapa anda Pantarlihnya, kemudian juga ada yang menggoda kalau Pantarlihnya lawan jenis, tapi juga yang tidak kalah banyaknya ada yang mengancam kepada Pantarlihnya," tuturnya.
Sekadar informasi, DPK merupakan pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 meski namanya tidak terdaftar sebagai DPT.
"DPK ini memang datangnya cukup besar pada hari H dan sebagian besar mereka itu memang tidak mendaftarkan diri pada proses sosialisasi di kami, nah, tapi jumlah mereka harus diakui banyak setiap Pemilu seperti itu," ucap Yasmin.
"DPK ini mereka terus saja kami tidak batasi karena itu juga memang hak mereka sejauh mereka bisa membuktikan dengan identitas diri di situ ada paspor ada e-ktp kami persilahkan tapi prosesnya tidak langsung memilih seperti yang pemilih DPT atau DPTb," tambah dia.
Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati mengatakan alasan lain yaitu para DPK ini mayoritas adalah TKI ilegal yang khawatir jika namanya masuk dalam DPT berakibat akan dideportasi.
"Izin pak ketua, saya menambahkan kalau ditanya siapa mereka DPK ini adalah mayoritas adalah pekerja undocumented, TKI ilegal yang ketika diawal tidak berani mendaftar karena khawatir nanti dilaporkan oleh KJRI, kemudian dideportasi dan sebagainya. Jadi mereka lebih memilih untuk datang pas hari H dengan membawa SPLP atau paspor melalui pasporisasi," tandas dia.
