Minim Niat Pemilih hingga Status TKI Ilegal Jadi Penyebab DPK di Jeddah Lebih Banyak dari DPT

Jum'at, 01 Maret 2024 | 15:36 WIB
Minim Niat Pemilih hingga Status TKI Ilegal Jadi Penyebab DPK di Jeddah Lebih Banyak dari DPT
ILUSTRASI - Warga melihat Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kantor Kelurahan Tebet Timur, Jakarta, Rabu (29/11/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Saksi dari Partai Gerindra, Mariyanto Jamin mempertanyakan alasan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) setiap pemilu lebih banyak dibandingkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"DPK-nya besar sekali, kok lebih banyak DPK ketimbang DPT dan DPTb?," kata Mariyanto di Ruang Sidang KPU, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024).

Baca Juga:

Sisi Tak Terungkap Prabowo Saat di Kopassus Dibongkar Mantan Gubernur Jakarta

Langka! Pertama Dalam Sejarah: Penyidik KPK Geledah Kantor Sendiri

Alhamdulillah! Calon Menantu Susi Pudjiastuti Masuk Islam, Ikrar Syahadat Dibimbing Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir

Menanggapi itu, Ketua panitia pemilihan luar negeri (PPLN) Jeddah, Yasmin Andriyansah menjelaskan pada Pemilu 2019 hal serupa juga terjadi.

Sebab, dia menilai tidak mudah mengajak para WNI ini untuk mendaftar diri sebagai DPT.

"Memang ketika kami melihat pengalaman di pemilu pemilu sebelumnya di PPLN Jeddah selalu DPK yang besar jumlahnya. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin ketika sosialisasi, coklit, sesuai dengan mekanisme dan produser yang ditetapkan KPU agar mendaftarkan diri. Tapi tidak mudah dalam prosesnya memang," ujar Yasmin.

Baca Juga: Bukan Gertak Sambal, Mahfud Jamin Hak Angket Kecurangan Pemilu Bakal Bergulir di DPR: Kami Punya Bukti-bukti Kuat!

Lebih lanjut, dia menyebut saat sosialisasi DPT, petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sering kali menerima tanggapan yang dianggap kurang pantas.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI