Infografis
Suara.com - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menolak jika pihaknya disebut hanya berdiam diri saja terkait adanya dugaan kecurangan di Pemilu 2024.
Mahfud memastikan pihaknya siap melayangkan gugatan sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah perhitungan resmi KPU selesai.
"Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugataan ke MK kok nggak jalan. Lho itu ada jadwalnya," kata Mahfud ditemui usai olahrga di GBK, Senayan, Jakarta, Jumat (1/3/2024).
"Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai tanggal 24 Maret kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret. Kan berarti 3 hari sesudah itu. Masak ngajukan sekarang? Nggak bisa," sambungnya.
Baca Juga: Soal Usulan Hak Angket Kubu Sebelah, Elite Demokrat: Tidak Menghargai Suara Rakyat
Mantan Ketua MK ini menuturkan pihaknya, dalam hal ini Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sudah siap mengajukan gugatan ke MK. Terlebih juga sudah mempunyai bukti yang lengkap.
"Kalau kami sudah siap, TPN kami, tim hukum kami, (paslon) 3 sudah siap, sudah lengkap. Sekarang MK buka, kita daftar. Jadi jangan dibilang kok diem saja, nggak diem, memang menunggu putusan resmi KPU," tuturnya.
Untuk itu, ia tak mau pihaknya disebut hanya berdiam diri saja saat ini seolah-olah tak mempersiapkan apa-apa.
"Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak, baru sesudah itu, tiga hari sesudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diam, kami bergerak terus," katanya.
![Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kiri) dan Mahfud MD (kanan) menyapa relawan saat kampanye akbar di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).[ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat].](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/02/10/23216-kampanye-ganjar-mahfud-di-solo.jpg)
Lebih lanjut, Mahfud juga mengatakan, hak angket mengenai kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI akan tetap berjalan. Meski dirinya bukan orang partai, tapi dirinya tetap memberikan masukan dan saran.
Baca Juga: Protes Hasil Pemilu Banyak Kecurangan, Partai Buruh Ancam KPU: Ekonomi Bisa Kami Buat Lumpuh!
"Sama dengan angket. Kok angket cuma gertak-gertak. Lho nunggu sidang DPR dong. Kalau nggak sidang DPR memang angket diserahkan ke mana? Ke rumahmu memangnya? Ya kan? Diserahkan ke DPR sidang, disampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan, firm, kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap, saya bukan orang partai, saya nggak ikut dalam angket. Tapi saya pastikan angket itu jalan," pungkasnya.
