Makan Siang Gratis Masih Sebatas Program Kampanye, Legislator: Terlalu Dini Bank Dunia Berkomentar

Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI, El Mukhamad Misbakhun mempertanyakan Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen yang mengeluarkan pendapat mengenai program makan siang gratis. Makan siang gratis tersebut merupakan salah satu program kampanye capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Ia mempertanyakan atas Satu yang mengomentari program makan siang gratis. Sebab menurutnya, makan siang gratis masih merupakan program kampanye.

Baca Juga:

Cak Imin Tiba-tiba Minta Maaf atas Keseluruhan Kesalahan, Ada Apa?

Baca Juga: Intip Menu Makan Siang Gratis Ala Prabowo-Gibran untuk Anak Sekolah, Rp 15 Ribu Isi Apa Saja?

Tanduk PDIP Masih Tumpul Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024, Sikap 'Diam' Megawati Jadi Tanda Tanya

Harta Berlimpah Dedi Mulyadi yang Heran Orang Ribut Beras Mahal, Punya Duit Rp7,8 M

Nantinya, kata Misbakhun, program kampanye baru bisa dialokasikan di APBN apabila memang telah direalisasikan.

"Kalau sudah menjadi program di APBN itu kan menjadi alokasi anggaran, iya, kan. Selama ini uangnya pemerintah kan dari penerimaan negara, baik itu penerimaan negara dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak," tutur Misbakhun dihubungi, Kamis (29/2/2024).

Misbakhun menekankan program makan siang gratis yang saat ini masih merupakan program kampanye.

Baca Juga: Bank Dunia Ingatkan Utang soal Program Makan Siang Gratis, Kubu Prabowo Bilang Begini

Tetapi tentu nantinya akan dibicarakan bila memang program tersebut dieksekusi dan menjadi program di APBN.

Politikus Partai Golkar ini lantas menanggapi ihwal wanti-wanti dari Bank Dunia terkait beban utang. Misbakhun menekankan tentu DPR dan pemerintah akan berpegang terhadap batasan defisit fiskal.

"Tapi kalau, kalau, anggaran kita kan selalu punya alokasi defisit 3 persen. Alokasi defisit 3 persen," kata Misbakhun.

Selebihnya, Misbakhun tidak mengomentari lebih jauh perihal sorotan Bank Dunia. Ia hanya menegaskan, DPR bersama pemerintah nantinya akan memastikan alokasi anggaran untuk pogram makan siang gratis akan dilihat secara seksama.

"Itu kan kalau program kampanye dieksekusi akan menjadi program pembangunan. Menjadi program yang ada di APBN. Ya, enggak bisa dong terus kemudian terlalu awal mengomentari," ujarnya.

Bank Dunia Ikut Komentar

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen turut mengomentari soal Program Makan Siang Gratis dan Pemberian Susu Gratis Prabowo-Gibran yang digadang-gadang menghabiskan anggaran sebesar Rp 400 triliun.

Dia bilang, pemerintah perlu terlebih dahulu menentukan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut. Kemudian, dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.

"Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan," ujar Satu di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (27/2/2024).

Terkait dengan anggaran, dirinya meminta agar pemerintahan baru benar-benar bisa menghitung dengan tepat dan berpegang teguh dengan batasan defisit fiskal sebesar 3 persen agar beban utang tidak naik dan membengkak.

"Kami masih menantikan (rincian program makan siang gratis). Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari PDB (produk domestik bruto), sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Adapun rincian dari program makan siang dan susu gratis ala Prabowo telah didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Program makan siang dan susu gratis merupakan janji yang akan ditawarkan oleh Prabowo-Gibran jika mereka menang dalam Pilpres 2024.

Dalam dokumen visi-misinya, keduanya menjelaskan program ini bertujuan mengatasi masalah stunting dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.

Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.

Program tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada 2029.

Apa Kata Pengamat?

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, diminta segera angkat kaki dari Indonesia karena dianggap ikut campur dalam masalah internal negara Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Dosen Komunikasi Universitas Binus Putro Mas Gunawan usai Satu mengaitkan program susu gratis dengan defisit APBN.

"Bank Dunia dan pemerintah Indonesia mesti bersikap tegas pada tindakan Satu Kahkonen. Kesalahan fatal Satu mencampuri urusan politik dalam negeri Indonesia mesti dikompensasi dengan ditariknya sang perwakilan bank dunia itu dari Indonesia," ujar dia, dalam keterangan resmi yang diterima Suara.com pada Kamis (29/2/2024).

Menurut dia, ucapan tersebut bersifat politis.

"Pertama soal posisi Satu sebagai wakil Bank dunia. Kemudian fakta soal isu yang dikomentari itu hingga kini masih berada di ranah politik domestik Indonesia. Faktanya program ini masih dalam tataran program kampanye salah satu paslon yang masih berkontestasi dalam Pemilu 2024," lanjut dia.

Dengan posisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang masih memimpin, belum tentu paslon ini terpilih karena belum ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU.

Ia lantas mempertanyakan mengapa seorang wakil Bank Dunia masuk pada ranah isu yang masih bersifat politis.

"Ucapan Satu jelas keluar dari batasan tupoksinya sebagai wakil Bank dunia. Mengomentari program kampanye salah satu capres yang secara resmi masih berkontestasi, adalah sebuah bentuk arogansi. Satu secara gegabah telah mencampuri urusan politik di Indonesia," ujarnya.

Pengajar STAN itu juga menyebut, ucapan Satu adalah cermin arogansi yang sejatinya kerap ditunjukkan Barat pada negara berkembang.

Bank Dunia, menurut Putro, jadi hegemoni negara barat macam Amerika dan Eropa. Putro mencontohkan Amerika memiliki veto atas setiap keputusan krusial bank dunia.

Sebaliknya negara Eropa memiliki porsi setengah dari suara di bank dunia. Sebaliknya mayoritas negara berkembang yang mewakili 85 persen populasi dunia hanya memiliki suara minoritas.

"Jelas fakta ini merupakan sebuah lelucon bagi dunia yang katanya semakin inklusif. Meski bank dunia kerap menunjuk pejabatnya dari negara dunia ketiga, macam Sri Mulyani dari Indonesia, hal itu tak sekadar kamuflase atau proxy atas kepentingan belaka. Sebab secara prinsip, bank dunia dibangun atas pondasi yang semakin melahirkan ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi di dunia," kata dia.

Dampaknya, suara dari bank dunia tak selamanya mencerminkan kepentingan bersama. Ucapan bank dunia lebih sering menjadi representasi kepentingan barat, utamanya Amerika dan Eropa.

Prinsip itu yang menurut Putro, bisa jadi dilekatkan pada konteks ucapan Satu Kahkonen soal program makan siang dan susu gratis.