Infografis
Suara.com - Hak angket untuk menguak kecurangan Pemilu 2024 pertama kali digembar-gemborkan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Namun, seiring berjalannya waktu, hak angket hanya menjadi riak-riak di tengah-tengah masyarakat.
Bagaimana tidak, meski Ganjar melantangkan hak angket, sikap yang ditunjukkan PDIP sebagai partai pengusungnya di Pilpres 2024 malah berbeda.
Baca Juga:
Cak Imin Tiba-tiba Minta Maaf atas Keseluruhan Kesalahan, Ada Apa?
Baca Juga: PDIP Dan PPP Tak Solid, Nasib Hak Angket Layu Sebelum Berkembang?
Harta Berlimpah Dedi Mulyadi yang Heran Orang Ribut Beras Mahal, Punya Duit Rp7,8 M
PDIP Dan PPP Tak Solid, Nasib Hak Angket Layu Sebelum Berkembang?
Sebabnya, hingga detik ini, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri belum bersuara mengenai hak angket.
Begitu pula dengan putrinya, Puan Maharani yang belum terdengar tanggapannya mengenai hak angket.
Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Ethical Politic, Hasyibulloh Mulyawan lantas menilai, sikap petinggi partai berlambang banteng moncong putih tersebut membuat wacana hak angket tak segarang sang inisiator berambut putih.
Baca Juga: Ganjar Tegas Tolak Masuk Kabinet: Menjadi Capres Bukan Sedang Cari Pekerjaan
Karena itu, Hasyibulloh melihat PDIP saat ini hanya sebatas tes ombak dengan menggulirkan wacana hak angket ke publik.
"Kalau dilihat dari kacamata komunikasi politik ini merupakan upaya PDIP menggulirkan wacana ke publik dan melihat bagaimana respon publik terkait wacana hak angket tersebut," kata Hasyibulloh saat dihubungi Suara.com, Kamis (29/2/2024).
Belum lagi, PDIP juga masih melakukan pemetaan terhadap partai-partai politik yang pro dan kontra terhadap hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Hal tersebut bisa terlihat dari beberapa tanggapan yang dilontarkan oleh elite PDIP.
"Selain itu melihat respon Publik PDIP juga bisa jadi sedang berhitung dengan pengguliran wacana hak angket tersebut partai-partai mana saja yang pro dan kontra terhadap hak angket kecurangan pemilu sehingga hak angket itu bisa langsung diajukan di DPR," ungkapnya.
Di lain sisi, kata dia, partai-partai politik lain sedang sibuk juga menaikkan posisi tawarnya, terlebih terhadap wacana pengguliran hak angket tersebut.
"Karena rekap manual sedang berjalan, dan apabila ada partai atau beberapa partai merasa dicurangi dengan hasil hitungan yang dilakukan KPU ini bisa menjadi pemantik akan terjadi gelombang tekanan parpol-parpol yang merasa dicurangi sehingga hak angket itu bisa bergulir dengan cepat di DPR secara pengajuannya," ujarnya.
Sikap PDIP
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan, jika pengguliran hak angket di DPR RI terkait kecurangan Pemilu 2024, pihaknya masih menunggu dulu rekomendasi dari Tim Khusus bernama Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud.
"(Menunggu rekomendasi), dari tim khusus, tim khusus ini langsung ya di bawah arahaan dr para ketua umum partai dan juga direction langsung dipimpin langsung pasangan calon yaitu Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD," kata Hasto ditemui di Kawasan Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).
Menurutnya, tim khusus tersebut kekinian masih mengumpulkan fakta-fakta terkait dengan dugaan kecurangan di Pemilu 2024. Terlebih sedang juga melakukan pengkajian lebih dalam.
"Terkait dengan berbagai upaya baik hukum maupun politik dan juga penggalngan terhadap kelompok-kelompok pro demokrasi yang sangat peduli untuk menyelamatkan suara rakyat dan demokrasi. Telah dibentuk tim khusus. Tim khusus inilah yang sekarang sedang mengumpulkan berbagai fakta-fakta di dalam penyelenggaraan pemilu," ungkapnya.
"Berbagai skenario-skenario politik, hukum dan berbagai opsi-opsi sedang dikaji oleh tim khusus tersebut," sambungnya.
