Infografis
Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia akan dilaksanakan selama dua hari.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan, PSU akan dikerjakan dengan dua metode yaitu pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) dan kotak suara keliling (KSK).
"Metode yang akan digunakan untuk PSU di Kuala Lumpur, walaupun yang direkomendasikan itu metode KSK dan pos, tapi untuk ke depan PSU kita akan menggunakan dua metode, yaitu metode TPS dan KSK," kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).
PSU direncanakan berlangsung dua hari. PSU metode KSK dilaksanakan pada 9 Maret 2024 dan metode TPS dilaksanakan pada 10 Maret 2024.
Baca Juga: Diberhentikan Sementara, KPU Periksa Seluruh Anggota PPLN Kuala Lumpur
Untuk metode KSK, Hasyim menyebut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan melakukan pengawalan dari awal hingga selesai. Kemudian, surat suara itu akan langsung dihitung bersamaan dengan hasil PSU dari metode TPS.
"Maka penghitungannya akan dilaksanakan bersamaan metode TPS. Sehingga diharapkan sampai dgn 12 maret sudah ada rekapitulasi penghitungan suara PPLN Kuala Lumpur, sehingga nanti bisa melengkapi rekapitulasi suara untuk pemilu di luar negeri, " tandas Hasyim.
KPU dan Bawaslu telah bersepakat untuk tidak menghitung suara pemilih pos dan KSK di Kuala Lumpur. Sebab, daftar pemilihnya akan dilakukan pemutakhiran ulang.
Sekadar informasi, Bawaslu menemukan hanya sekitar 12 persen pemilih yang dilakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh PPLN Kuala Lumpur dari total sekitar 490.000 orang dalam Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari Kementerian Luar Negeri.
Bawaslu juga menemukan panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) fiktif sebanyak 18 orang.
Baca Juga: Ambil Alih PSU, KPU Jelaskan Alasan Berhentikan Sementara PPLN Kuala Lumpur
Akibatnya, jumlah daftar pemilih khusus (DPK) atau pemilih yang tak masuk dalam daftar pemiluh tetap (DPT) membeludak pada hari pemungutan suara hingga sekitar 50 persen di Kuala Lumpur.
Bawaslu bahkan sempat mengungkapkan ada dugaan satu orang menguasai ribuan surat suara yang seharusnya dikirim untuk pemilih melalui pos.
