Infografis
Suara.com - Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, memberikan kritiknya terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. Menurutnya, Pemilu 2024 ini akan dikenang dengan dua hal yakni media sosial (medsos) dan bantuan sosial (bansos).
Hal itu disampaikan Julius saat menjadi pembicara kala Gerakan Indonedia Adil dan Demokratis (GIAD) menyatakan sikapnya mendesak 30 nama anggota DPR RI segera gulirkan hak angket kecurangan Pemilu 2024 di Kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2024).
Ia menyampaikan, Pemilu 2024 tak bersubstantif lantaran penuh dengan kebobrokan yang terjadi.
"Jadi Pemilu 2024 itu akan dikenang karena dua kata pertama medsos yang kedua bansos," kata Julius.
Baca Juga: KPU: 1.113 TPS Di 430 Kecamatan Sudah Lakukan PSU, PSL Dan PSS
"Tidak ada yang substantif tetapi di situ kondisi bobroknya kondisinya sistem kita. Bobroknya Pemilu kita dan bobroknya hasilnya," sambungnya.
Ia mengatakan, bobroknya pelaksanaan Pemilu 2024 ditutup dengan sejumlah kejanggalan yang terjadi.
"Yang mana seluruh lembaga survei pada saat jauh sebelum Pemilu mengatakan siapa partai yang menang dan kemudian siapa presiden yang menang. Di situ terjadi coattail effect semuanya nyambung. Kalau milih partainya ini, calon presidennya ini. Kalau milih calon presiden ini partainya ini," tuturnya.
![Massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia saat menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat (23/2/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/02/23/82492-demo-di-depan-kpu-demo-kpu-pemilu-2024.jpg)
"Dan semuanya buyar. Tidak ada satupun survei sesuai fakta sekarang. Quick count, real count sampai sekarang semuanya berbeda. Presidennya siapa partai yang menang siapa dan jumlahnya selisihnya cukup besar 8 sampai 10 persen ," imbuhnya.
Menurutnya, ada dalam Pemilu 2024 ini keanehan yang terjadi perbedaan suara antara partai pengusung dengan paslonnya di Pilpres.
Baca Juga: 30 Anggota DPR Ini Didesak Jadi Inisiator Hak Angket Dugaan Pemilu Curang
"Itu cuma bisa dijawab dengan kebobrokan sistem. Yang memang sudah secara sistemik struktural di-setting demikian," pungkasnya.
