Infografis
Suara.com - Tiga sekretaris jenderal (sekjen) partai politik Koalisi Perubahan, yakni NasDem, PKB dan PKS menggelar rapat di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).
Pantauan Suara.com, Sekjen NasDem, Hermawi Taslim terlihat menunggu kedua sekjen lainnya di NasDem Tower sejak pukul 17.00 WIB. Kemudian, sekitar pukul 17.40 WIB, Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid tiba di lokasi.
Setelahnya, Hermawi dan Hasanuddin sempat berbincang-bincang sebentar di lobby NasDem Tower. Tak berselang lama, Sekjen PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi pun menyusul.
Hermawi dan Hasanuddin menyambut Aboe di pintu masuk NasDem Tower. Ketiganya lalu saling merangkul.
Baca Juga: Yakin Prabowo-Gibran Bakal Rangkul Megawati dan JK Walau Beda Pilihan, TKN Fanta Ungkap Alasannya!
Baik Hermawi, Hasanuddin, dan Aboe belum menjelaskan secara detail terkait topik yang akan dibahas dalam rapat sore ini. Mereka lalu menuju ke ruang rapat menggunakan lift di NasDem Tower.
Dari informasi yang dihimpun Suara.com, rapat tiga Sekjen Koalisi Perubahan tersebut membahas tentang usulan hak angket yang belakangan sedang digulirkan.
Untuk diketahui, usulan hak angket itu awalnya datang dari Ganjar Pranowo. Ganjar mendorong partai pengusungnya dan partai pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk menggulirkan hak angket terkait dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke DPR RI.
Partai pengusung Ganjar-Mahfud yang berada di DPR saat ini adalah PDI Perjuangan dan PPP.
Ganjar mengatakan, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Baca Juga: AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Pengamat: Jadi Oposisi itu Berat, Demokrat Gak Kuat
Ganjar menegaskan, dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi, dan parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR.
"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2).
Anies Setuju
Capres Anies Baswedan mendukung usulan Ganjar untuk menggunakan hak angket di DPR terkait kecurangan pemilu 2024.
"Ketika kita mendengar akan melakukan kami melihat itu ada inisiatif yang baik," kata Anies di Posko Tim Hukum AMIN, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).
Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyebut usulan tersebut datang dari Ganjar yang merupakan kader PDIP yang merupakan fraksi partai terbesar di Senayan.
Anies meyakini partai-partai di Koalisi Perubahan akan mendukung hak angket tersebut.
"Ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan Partai Nasdem, partai PKB, partai PKS akan siap untuk bersama-sama," ucap Anies.
Anies menyampaikan, bahwah hak angket tersebut akan berjalan prosesnya di DPR. Ia kembali memastikan Koalisi Perubahan siap menyokong inisiatif Ganjar.
"Jadi saya memandang dengan adanya inisiatif angket proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar maka proses DPR bisa berjalan," tegas Anies.
"Saya yakin partai koalisi perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu," lanjutnya.
