Infografis
Suara.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid meminta kubu capres nomor urut 1 Anies Baswedan membeberkan bukti terkait kecurangan Pemilu yang disebut terjadi sebelum pencoblosan di tempat pemungutan suara atau TPS.
Pembuktian terkait kecurangan pemilu tersebut menurut Nusron perlu ditunjukkan agar tak terkesan hanya sekadar tudingan berdasar rumor atau kabar burung.
"Apa yang dimaksud dengan kecurangan sebelum berangkat ke TPS? Apa wujudnya? Apa kongkretnya? Jadi teman-teman yang lain itu jangan hanya menuduh ada kecurangan berdasarkan rumor, kabar burung," kata Nusron di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024).
Dia mengatakan, kecurangan pemilu merupakan bagian dari tindak pidana. Sehingga pembuktian merupakan hal yang penting.
"Namanya bukti dalam tindak pidana itu harus lebih terang dari pada cahaya. Jadi pihak-pihak yang menuduh adanya kecurangan itu harus mampu membuktikan kejelasan bukti-bukti yang terang benderang melebihi terang benderangnya cahaya matahari," tuturnya.
Sebelumnya, Anies menyatakan, Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin atau AMIN telah menemukan adanya masalah besar sebelum pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu.
Anies menyebut ada sejumlah kegiatan kecurangan yang terjadi sebelum pencoblosan di TPS.
"Kami ingin sampaikan kepada semua dari temuan sementara kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS. Tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra TPS," kata Anies kepada wartawan, Senin (19/2/2024).
Hanya saja Anies tidak menerangkan secara rinci mengenai masalah besar yang dimaksud. Namun menurutnya masalah tersebut sangat mengkhawatirkan.
Baca Juga: Timnas AMIN Tak Terima Pemilu 2024 Disebut Mendagri Tito Tak Diwarnai Kecurangan
"Pra TPS banyak aktivitasnya, nanti detail akan ada, ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi kualitas dari hasil Pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat di dalam temuan kami sebagian bukan aspirasi rakyat," ujar Anies.
"Sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat dan proses itu tidak terjadi kebanyakan di TPS atau sesudah TPS tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS," katanya menambahkan.
