Infografis
Suara.com - Sejumlah tokoh yang terdiri dari pemuka agama, akademisi, politisi hingga purnawirawan TNI-Polri yang tergabung dalam Gerakan Pemilu Bersih mendeklarasikan diri untuk menolak penyelanggaraan Pemilu curang, terstruktur, sistematis, dan masif.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Menteri Agama Fachrul Razi, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, mantan Staf Khusus Menteri ESDM Said Didu, mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua dan sederet tokoh lainnya hadir dalam deklarasi tersebut.
Salah satu poin deklarasi tersebut ialah penolakan terhadap penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU.
"Kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara Pilpres yang sedang berlangsung dan kelanjutannya," kata Din saat membacakan isi poin deklarasi dalam acara '100 Tokoh Menolak Pemilu Curang, Terstruktur, Sistematis dan Masif' di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).
Baca Juga: Heboh Wakapolda Sumut Kumpulkan Camat dan Kades Usai Pemilu 2024, Ada Apa?
Selain itu, alasan ratusan tokoh menggelar deklarasi adalah karena banyaknya bentuk intimidasi, tekanan, bahkan ancaman terhadap rakyat sepanjang Pemilu 2024 berjalan.
Kemudian, adanya dugaan pengerahan aparat pemerintahan untuk mendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
![Pasangan Capres-Cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat debat Capres-Cawapres kelima di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/02/04/99909-debat-capres-kelima-prabowo-subianto-gibran-rakabuming-raka-prabowo-gibran.jpg)
Dalam poin deklarasinya, Gerakan Pemilu Bersih juga menyoroti keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada salah satu pasangan calon (paslon) hingga pemberian bantuan sosial (bansos) yang gencar jelang pemungutan suara. Bahkan, bansos itu diberikan langsung oleh Jokowi.
Para tokoh yang hadir juga menyinggung tentang penggelembungan suara di sejumlah TPS untuk keuntungan pasangan Prabowo-Gibran.
"Berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri, dan dirancang (by design) menguntungkan paslon 02," kata Din.
Baca Juga: Apa Itu Hak Angket DPR? Diusulkan Ganjar untuk Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Pernyataan sikap itu disebut telah ditandatangani 135 tokoh. Mereka mengklaim masih banyak tokoh yang akan ikut serta dalam sikap tersebut.
