Infografis
Suara.com - Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa pihaknya membentuk Tim Khusus Hukum Ganjar-Mahfud untuk melawan desain kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024.
Pembentukan tim khusus itu ditegaskan dalam rapat terbatas jajaran TPN Ganjar-Mahfud bersama Mahfud MD di Gedung High End, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).
"Jadi rapat hari ini menindaklanjuti rapat yang dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura pada tanggal 15 Februari. Di mana telah dibentuk tim khusus yang langsung di bawah direction Pak Ganjar dan Prof Mahfud," kata Hasto ditemui usai rapat.
"Mengapa? Karena kita melihat bahwa desain kecurangan yang dikatakan oleh para tokoh-tokoh demokrasi sebagai pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi di Indonesia, maka diperlukan tokoh-tokoh yang memperjuangkan untuk menyelamatkan demokrasi itu sendiri," sambungnya.
Hasto mengatakan, nantinya tim khusus hukum itu akan dipimpin oleh Todung Mulya Lubis dan Henry Yosodiningrat.
"Dengan arahan para ketua umum partai dan juga dipimpin langsung oleh Pak Ganjar dan Prof Mahfud, maka tim khusus ini leading sektornya itu adalah tim hukum yang di bawah koordinasi Pak Todung Mulya Lubis dan Pak Henry Yosodiningrat," ungkapnya.
Menurutnya, dalam tim khusus hukum ini akan banyak pakar bergabung dan memberikan sumbangsihnya terhadap hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melayangkan gugatan terkait sengketa Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.
"Termasuk, ada yang mampu mengukur behaviour dari aspek keterlibatan-keterlibatan kekuasaan yang kemudian mencederai proses demokrasi itu sendiri," tuturnya.
"Tetapi fokus utama dari tim Pak Ganjar Prof Mahfud itu adalah mengawal proses rekapitulasi secara berjenjang dari bawah, yang saat ini terus menerus dilakukan, termasuk juga pemilu legislatif," sambungnya.
Baca Juga: Dengar PDI Perjuangan Siap Jadi Oposisi, Jokowi Malah 'B' Aja
Ia mengatakan, tim khusus tersebut akan dinamai Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud. Kekinian masih akan terus bekerja secara diam mengumpulkan bukti indikasi kecurangan di Pemilu 2024 akibat campur tangan kekuasaan.
