Cek Fakta
Suara.com - Mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai berucap pamit tidak berpolitik di X (dulu Twitter). Aktivis sosial yang selama ini tegas mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 menyatakan pamit lewat cuitannya di akun X pribadinya @NataliusPigai2.
"Izin pamit berpolitik pemilu dan kekuasaan di Twitter," tulis Natalius Pigai.
Tak lupa ia juga turut menyatakan dukungannya sembari menyematkan foto Prabowo Subianto.
"Prabowo untuk kita semua. Tidak ada 01, 02 dan o3. Prabowo untuk Indonesia, terima kasih rakyat Indonesia," ujar Natalius.
Baca Juga: Profil Natalius Pigai, Eks Komisioner Komnas HAM Yang Jadi Saksi Meringankan Firli Bahuri
Di cuitan lain, Natalius Pigai mengajak netizen untuk belajar dari Prabowo Subianto yang disebutnya sebagai Prabowoisme.
"Tidak ada pertempuran penghabisan untuk meraih kemenangan”. Meraih kemenangan dengan kasih sayang. Terima kasih ilmunya Bapak," cuit Natalius Pigai.
Natalius sekaligus mengunggah foto dan video kebersamaannya dengan Prabowo. Termasuk momen dirinya ikut menghadiri debat Pilpres 2024 maupun saat hadir di kampanye akbar Prabowo-Gibran.
Untuk diketahui, dari hasil real count sementara KPU RI, Prabowo-Gibran hingga Minggu (19/2/2024) malam, meraih 49.747.461 suara atau 57,95 persen dari total suara.
Disusul pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang memperoleh 24,48 persen suara dan pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md meraih 17,57 persen suara.
Adapun detail lengkap perolehan suaranya adalah sebagai berikut:
- Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 21.013.738 suara atau 24,48 persen dari total suara yang masuk.
- Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 49.747.461 suara atau 57,95 persen dari total suara yang masuk.
- Ganjar Pranowo-Mahfud Md memperoleh 15.084.928 suara atau 17,57 persen dari total suara yang masuk.
Hasil yang ditampilkan KPU tersebut bukan hasil akhir Pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.
