Suara.com - Menurut hasil perhitungan suara sementara Pilpres 2024 yang digelar pada Rabu (14/2/2024), pasangan calon (paslon) Ganjar Pranowo-Mahfud MD ada di posisi terakhir. Mereka tercatat menerima suara di bawah 20 persen.
Dipastikan akan kalah, nasib PDIP sebagai partai pengusung Ganjar-Mahfud pun dipertanyakan. Mereka diduga bakal oposisi dari pemerintah, namun tak sedikit pula yang memprediksi bergabung ke koalisi paslon pemenang.
Nasib PDIP: Oposisi atau Gabung Koalisi?
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto buka suara soal partainya yang disebut akan menjadi oposisi pemerintah. Seperti diketahui, Prabowo-Gibran sementara ini unggul dan Hasto menyinggung soal oposisi.
Baca Juga: Fenomena Split-Ticketing Voting, Bikin Ganjar-Mahfud Kalah di Pilpres, Tapi PDIP Menang Pileg
Hal tersebut pernah dilakukan oleh PDIP pada tahun 2004-2009 atau era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hasto mengatakan PDIP tidak menyebut keputusan ini dengan istilah oposisi.
"Jadi, di dalam konstitusi kita, bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDIP posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun," ujar Hasto kepada wartawan di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).
Meski berada di luar pemerintahan, Hasto memastikan PDIP tetap mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Kemudian, program yang juga membangun kemampuan bangsa secara kolektif demi adanya kemajuan.
"Itu (kebijakan yang pro rakyat) kami dukung. Tapi, ketika ada yang berbeda misalnya, impor beras yang merugikan petani, nah di situ (PDIP) menyampaikan suatu sikapnya," kata Hasto.
Namun, ia mengatakan jika saat ini sikap PDIP akan oposisi atau bergabung dengan koalisi belum ditentukan. Sebab, partainya itu masih mengamati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari pihak KPU.
Baca Juga: PDIP Bakal Ciptakan Hattrick Partai Pemenang Pemilu? Begini Kata LSI Denny JA
Diketahui, pihak Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mencurigai banyaknya kecurangan dalam Pilpres 2024. Adapun salah satunya, surat suara di Madura yang sudah dicoblos untuk Prabowo-Gibran.
Terkini, mereka dikabarkan akan membawa dugaan kecurangan itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini disampaikan Partai Hanura yang juga mengusung Ganjar-Mahfud melalui ketumnya, Oesman Sapta Odang (OSO).
Prabowo Disebut akan Tawarkan PDIP Bergabung
Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Budiman Sudjatmiko menanggapi pernyataan Hasto. Ia menyebut Prabowo akan merangkul tiap parpol jika menang Pilpres, namun tidak dengan mencampuri urusan internalnya.
"Prinsip Pak Prabowo ingin merangkul tapi tentu saja Pak Prabowo tidak dalam posisi untuk mencampuri urusan internal masing-masing partai. Bukan sosok capresnya ya, tapi partai masing-masing," kata Budiman.
Lebih lanjut, Budiman mengatakan meski PDIP berbicara soal oposisi, Prabowo tetap akan menawarkan untuk bergabung jika dirinya menang. Sebab, menurutnya, arah PDIP pada tahun 2025 mendatang bisa saja berubah.
"Pak Prabowo itu akan menawarkan tapi juga tergantung dari dinamika internal partai. Mungkin melihat situasi dan kondisi dan melihat kepentingan nasional yang lebih besar siapa tahu dalam kongres tahun depan PDIP bisa memutuskan bergabung," lanjutnya.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti