Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya siap berada di luar pemerintahan apabila nantinya kalah dalam Pilpres 2024. Segala kebijakan presiden terpilih bakal dikritisi partai lambang banteng ini apabila tidak pro-rakyat.
Menurut Hasto posisi di luar pemerintah ini bukanlah oposisi. Sebab, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, bukan parlementer yang memiliki istilah oposisi.
"Jadi, konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Pengalaman PDIP 2004-2009 posisi saat itu adalah berada di luar pemerintah," ujar Hasto di gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).
Ketika berada di luar pemerintahan, posisi partai disebutnya tak selalu menentang kebijakan yang dibuat. Jika ada program yang bagus maka perlu didukung.
Baca Juga: Nasib Partai Pendukung Ganjar-Mahfud di Pileg 2024, Gagal Dapat Coattail Effect?
"Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. di luar pemerintah artinya, ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat secara kolektif untuk kemajuan, didukung," ucapnya.
"Tapi, ketika ada yang berbeda misalnya, impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya," ungkapnya.
Kendati demikian, Hasto belum mau mendeklarasikan posisi PDIP ke depannya. Ia bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dan partai pengusung masih menunggu hasil rekapitulasi suara Pilpres oleh KPU RI.
"Nah terhadap sikap-sikap itu, tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih," pungkasnya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Skeptis, Kok Bisa PDIP Unggul Tapi Nggak Bisa Dongkrak Suaranya?
