Infografis
Suara.com - Film 'Dirty Vote' yang resmi dirilis pada Minggu, 11 Februari 2024, bertepatan dengan masa tenang pemilu tengah jadi perbincangan panas. Film yang ditayangkan di kanal YouTube PSHK Indonesia itu membahas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
'Dirty Vote' berisi pernyataan 3 pakar hukum yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari yang menjelaskan dugaan kecurangan Pemilu 2024. Sementara itu 3 kubu capres-cawapres telah memberikan komentar terkait film dokumenter yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono itu. Simak beda sikap 3 kubu pasangan calon (paslon) Pilpres 2024 terkait film 'Dirty Vote' berikut ini.
1. Kubu Anies - Cak Imin: Masih Ringan
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) merespons 'Dirty Vote'. JK yang merupakan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) ini menilai film dokumenter itu masih ringan dari kenyataan sebenarnya di lapangan.
"Saya kira Dirty Vote, film ini tidak... masih ringan dibanding kenyataan di masa itu," kata JK di kediamannya pada Senin (12/2/2024).
Baca Juga: Duka Anies Untuk 3 Pendukungnya Yang Wafat Saat Kampanye Di JIS: Mereka Pejuang Perubahan
JK menilai film dokumenter itu baru 25 persen dari peristiwa yang terjadi selama masa pemilu. Menurut dia, isi film tersebut belum mencakup peristiwa di daerah hingga kampung-kampung.
"Kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana datang petugas-petugas mempengaruhi orang. Masih banyak sebenarnya, mungkin sutradaranya lebih sopan. Masih sopan, bagian pihak lain masih marah apalagi kalau dibongkar semuanya," ungkap JK.
"Pemilu yang kotor hasilnya menyebabkan pemilih yang tidak sempurna. Saya tidak mengatakan kotor, katakanlah tidak sempurna, kalau pemilih caranya begitu," lanjut JK.
2. Kubu Prabowo - Gibran: Sebut Fitnah Mau Lapor ke Bawaslu dan Bareskrim
Kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka turut buka suara terkait 'Dirty Vote'. Sebagian besar isi film itu disebut fitnah.
"Perlu kami sampaikan sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang bernada asumtif dan sangat tidak ilmiah," ungkap Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, dalam konferensi pers pada Minggu (11/2/2024).
Baca Juga: Masa Tenang, Mahfud MD Lantunkan Doa Khusus Untuk Indonesia di Tanah Suci
Habiburokhman mempertanyakan kapasitas tokoh-tokokh yang ada di film tersebut. Ia menilai apa yang disampaikan dalam 'Dirty Vote' tidak argumentatif dan tendensius sehingga masyarakat diminta tak terprovokasi. Selain itu, dia juga membahas tentang penunjukan Pj kepala daerah yang dikaitkan dengan suara dalam Pilpres.
Dia juga menyoroti pernyataan dari tokoh lainnya di 'Dirty Vote' yang menyebut banyak terjadi kecurangan dalam pemilu 2024. Habiburokhman menilai ucapan itu tak berdasar karena tidak disebutkan peristiwa kecurangannya yang dimaksud.
Habiburokhman lantas menilai bahwa film itu sengaja diluncurkan dalam masa tenang karena elektabilitas paslon nomor 2 sudah di atas 50 persen.
Kabarnya, relawan Prabowo-Gibran akan melaporkan aktor intelektual di balik film 'Dirty Vote' ke Bawaslu RI dan Bareskrim Polri karena diduga menyebarkan fitnah kecurangan pemilu.
Ketua Umum Relawan Arus Bawah Jokowi, Michael Umbas mengatakan kini pihaknya sedang mengumpulkan sejumlah bukti untuk melaporkan aktor intelektual di balik film itu.
Michael Umbas menilai 'Dirty Vote' telah merugikan paslon nomor urut 2 karena diduga bermuatan kampanye gelap alias black champaign. Selain itu dia mengimbau pihak yang tidak suka dengan Prabowo - Gibran untuk tidak menyebarkan fitnah karena bisa menimbulkan opini negatif di masyarakat.
3. Kubu Ganjar - Mahfud: Tepis Ada Kecurangan, Rakyat Pemegang Kedaulatan Tertinggi
Kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga berkomentar soal film 'Dirty Vote'. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah anggapan pihaknya melakukan kecurangan Pemilu 2024. Hasto awalnya bicara soal komitmen dari Ganjar Pranowo - Mahfud MD yakni pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat.
"Sejak awal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar - Mahfud punya komitmen besar menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi karena itulah kalau mau gampang bagi kami enak, kita perpanjang aja (pemerintahan) Pak Jokowi," jelas Hasto dalam jumpa pers pada Minggu (11/2/2024).
"Tapi kan kita memilih jalan konstitusi, jalan demokrasi, bukan memilih apa yang didapat oleh PDI Perjuangan. Bagaimana proses demokrasi oleh konstitusi melalui pemilu yang jurdil harus dijalankan, itu jadi komitmen kami," sambung dia.
Hasto menegaskan paslon nomor urut 3 melakukan pergerakan rakyat tanpa manipulasi. Dia pun meyakini dukungan dari rakyat untuk Ganjar - Mahfud MD.
Kontributor : Trias Rohmadoni
