Suara.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau JK mengatakan film dokumenter Dirty Vote baru menampilkan seperempat atau 25 persen kecurangan dalam Pemilu 2024 25 persen.
Kecurangan-kecurangan yang dijelaskan dalam film dinilai masih ringan dibandingkan dengan temuan fakta lain di lapangan.
"Masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu. Masih tidak semuanya mungkin baru 25 persen," ujar JK di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024).
Eks Ketua Umum Partai Golkar menyampaikan Dirty Vote tidak menjangkau daerah-daerah kecil yang juga terindikasi terjadi kecurangan Pemilu.
Ia turut menyinggung tentang pembagian bantuan sosial atau bansos yang disebut sebagai bagian dari rekayasa.
"Karena tidak mencakup kejadian di daerah-daerah kejadian di kampung-kampung, kejadian bagaimana bansos diterima orang bagaimana datang petugas-petugas mempengaruhi orang," ucap JK.
Meski begitu, JK tetap mengapresiasi film tersebut. Dia berpesan bahwa pemilu yang kotor hanya menyebabkan proses pemilihan tidak sempurna.
"Saya tidak mengatakan kotor, katakanlah tidak sempurna," tutur JK.
Untuk diketahui, film dokumenter eksplanatori Dirty Vote yang digarap oleh sutradara Dandhy Dwi Laksono resmi dirilis Minggu (11/2/2024).
Baca Juga: 20 'Dosa' Pemerintah yang Diungkap Secara Rapih oleh Film Dirty Vote
Dalam film tersebut, tiga pakar hukum tata negara Zainal Arifin, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari menguliti bagaimana berbagai instrumen kekuasaan digunakan untuk tujuan memenangkan Pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.