Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mamdangnya film dokumenter "Dirty Vote" merupakan kampanye hitam. Hal itu ia sampaikan menanggapi rilisnya film tersebut belakangan ini.
Ia juga enggan mengomentari berlebihan perihal film tersebut.
"Itu kan namanya black movie, black campaign, ya kalau itu kan (Film Dirty Vote) enggak perlu dikomentarin," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta , Senin (12/2/2024).
Kampanye Akbar JIS vs GBK dari Penanganan Sampah, Mana yang Lebih Baik?
Baca Juga: Hasto PDIP: Film Dirty Vote Ungkap Upaya Penggunaan Kekuasaan Secara Terselubung
Dikuliti Lewat Film Dirty Vote Garapan Dandhy Laksono, Ketua Bawaslu RI Cemaskan Ini Jelang Nyoblos
Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini sekaligus menyoroti "Dirty Vote" yang tayang saat di masa tenang kampanye menjelang pencoblosan pada 14 Februari.
"Ya artinya kan namanya juga black movie, pas minggu tenang akhir-akhir ini," ujar Airlangga.
Menurutnya, pemilu yang tinggal menanti hari pencoblosan tidak perlu dikeruhkan pada masa tenang.
"Saya rasa sih Pemilu kan sudah berjalan dengan aman, tertib, dan berjalan dengan lancar. Jadi tidak perlu dibuat apa namanya, dibuat keruh, dan ini adalah kita negara demokrasi terbesar sesudah AS dan India," ujar Airlangga.
"Jadi ya kita dorong aja Pemilu sesuai dengan mekanisme yang ada dan kita optimis jangan ada pemilu yang diganggu oleh hal-hal semacam itu," kata Airlangga.
Film Dokumenter Dirty Vote: Tiga Pakar Hukum Bongkar Kecurangan Pemilu 2024
Ungkap Kecurangan Pemilu 2024, TKN Prabowo-Gibran soal Dirty Vote: Film Bernada Fitnah!
Respons TKN
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran merespons peluncuran film dokumenter berjudul Dirty Vote yang mengungkapkan adanya dugaan serangkaian kecurangan Pemilu 2024.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman menyebut film dokumenter eksplanatori yang diperankan tiga pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari tersebut bersifat asumsi dan fitnah.
"Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah," kata Habiburokhman di Media Center Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu kemarin.
Habiburokhman meduga film Dirty Vote sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun dia meyakini masyarakat tidak akan terpengaruh lantaran berdasar survei mayoritas publik telah memahami kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Rakyat tahu pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang mendapatkan dukungan sebagian besar rakyat karena program dan rekam jejak yang berpihak kepada rakyat," katanya.
"Jadi tindakan mereka menyampaikan informasi yang tidak argumentatif, tendensius, untuk menyudutkan pihak tertentu, berseberangan dengan sikap sebagian besar rakyat. Saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan yang ada sekarang ya," imbuhnya.
Atas hal itu, Habiburokhman mengimbau kepada masyarakat untuk tenang dan tidak terpancing provokasi.
"Kami menyarankan kepada rakyat untuk tetap tenang," pintanya.
Ungkap Kecurangan Pemilu 2024
Film dokumenter eksplanatori Dirty Vote yang digarap sutradara Dandhy Dwi Laksono tersebut resmi dirilis Minggu (11/2/2024) hari ini.
Dalam film tersebut, Zainal Arifin, Bivitri, dan Feri Amsari berperan menerangkan bagaimana berbagai instrumen kekuasaan digunakan untuk tujuan memenangkan Pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.
Penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni diterangkannya telah dilakukan penguasa demi mempertahankan status quo.
Film Keempat Dandhy Laksono
Dirty Vote merupakan film keempat yang disutradarai Dandhy yang mengambil momentum Pemilu. Pada 2014 Dandhy lewat rumah produksi WatchDoc meluncurkan film “Ketujuh”, masa itu dimana kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru.
Selanjutnya 2017, Dandhy menyutradarai “Jakarta Unfair” tak berapa lama menjelang Pilkada DKI Jakarta. Dua tahun kemudian, Film Sexy Killers tembus 20 juta penonton di masa tenang pemilu 2019. Sexy killers membongkar jaringan oligarki bercokol pada kedua pasangan calon yang berlaga saat itu, Jokowi – Maruf Amin versus Prabowo-Hatta.
Berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera WatchDoc dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas CSO. Biaya produksinya dihimpun melalui crowd funding, sumbangan individu dan lembaga.
Adapun 20 lembaga lain yang terlibat kolaborasi dalam film ini ialah: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
