Infografis
Suara.com - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyesalkan pernyataan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman yang menyebut film dokumenter 'Dirty Vote' sebagai fitnah.
Menurut Todung, pernyataan Habiburokhman terkait film Diry Vote itu tak mencerminkan dukungan terhadap keresahan yang muncul di tengah masyarakat.
Todung bilang, apa yang disampaikan dalam film Dirty Vote kebanyakan adalah fakta.
Bahkan, kata Todung, sebenarnya tak ada informasi baru yang diungkap lantaran kebanyakan sudah diberitakan.
“Dengan segala respek, saya tak sependapat dengan yang disampaikan Habiburokhman. Apa yang disampaikannya tak mencerminkan yang dirasakan publik," ujar Todung di Media Centre TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (11/1/2024).
Ia menilai kritikan kepada jalannya suatu sistem seperti pelaksnaaan Pemilu adalah hal yang wajar. Seharusnya pihak manapun yang tak setuju tak perlu sampai melapor ke kepolisian.
"Kritik atas intimidasi itu sudah ada di mana-mana. Jangan baper dan sedikit-sedikit lapor ke kepolisian, sehingga membuat dalam demokrasi kita jadi tak sehat dan mengalami kemunduran,” ujar Todung.
Terkait tuduhan dalam film Dirty Vote, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto melihat adanya upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung, misalnya melalui para penjabat kepala daerah. Ia meyakini masyarakat akan mulai beralih dukungannya kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
“Kami yakin, dalam tiga hari ke depan, pascadukungan besar rakyat pada kampanye akbar Ganjar-Mahfud, akan terjadi perubahan psikologis secara drastis, sehingga mereka yang akan mengintimidasi pun akan ragu," kata Hasto.
Baca Juga: Cak Imin Kena Tegur Usai Unggah Trailer Film Dirty Vote, Anies Diminta Sita Ponselnya
"Ini saatnya TNI dan Polri sadar, harus tetap netral dan jangan mau disalahgunakan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu yang melanggar konstitusi dan undang-undang,” sambungnya.
