Infografis
Suara.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyampaikan dukungan terhadap peluncuran film dokumenter soal kecurangan Pemilu, Dirty Vote yang dirilis pada Minggu (11/2/2024). Film tersebut dianggap memberikan gambaran kepada masyarakat terkait potensi pelanggaran pada Pemilu 2024.
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis pun mengingatkan agar jangan sampai ada pihak yang terlalu bawa perasaan atau baper dengan kritikan. Jika memang ada yang tidak setuju dengan Dirty Vote, seharusnya dibalas melalui karya yang serupa.
Film Dokumenter Dirty Vote: Tiga Pakar Hukum Bongkar Kecurangan Pemilu 2024
Ungkap Kecurangan Pemilu 2024, TKN Prabowo-Gibran soal Dirty Vote: Film Bernada Fitnah!
“Banyak orang baperan kalau dikritik. Sikap ini berbahaya. Kalau tidak setuju dengan film itu, bantah saja dengan membuat film lain atau dengan argumen yang baik. Kritik harus dibalas dengan kritik," ujar Todung dalam konferensi pers di Media Centre TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat (11/2/2024).
Ia berharap setelah rilisnya film ini, tidak ada pihak yang justru menyeretnya ke ranah hukum dengan melaporkan ke kepolisian.
Jangan kemudian melaporkannya ke polisi, karena kriminalisasi hanya akan membunuh demokrasi, menghambat kreativitas dan mematikan industri kreatif,” ucap Todung.
Kampanye Akbar JIS vs GBK dari Penanganan Sampah, Mana yang Lebih Baik?
Baca Juga: Viral Kertas Surat Suara Pilpres 2024 di Dicoret-coret Gambar Ini: Badut Kabeh
Todung menyatakan, sebagai pendidikan politik, ‘Dirty Vote’ sangat bagus memberikan literasi politik memahami dinamika yang terjadi. Isinya sejalan dalam pemberitaan di media.
