Infografis
Suara.com - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md mengajak kepada seluruh rakyat untuk menabrak dan menyeruduk semua penghalang yang menyebabkan kegelapan demokrasi dan ketidakadilan ekonomi.
“Kita tabrak dan seruduk semua penghalang yang menyebabkan kegelapan demokrasi dan ketidakadilan ekonomi di Indonesia,” kata Mahfud di hadapan pendukung Ganjar-Mahfud saat Hajatan Rakyat Semarang, di Kota Semarang, Sabtu (10/2/2024).
Menurut Mahfud, sejak November 2023, dirinya bersama-sama Ganjar Pranowo telah mengunjungi setidaknya lebih dari 450 titik wilayah di seluruh Indonesia.
Dari kunjungan tersebut, Mahfud mengaku ada banyak pelajaran yang didapatkan tentang arah perjalanan bangsa ini.
Baca Juga: Ingat! Ini Tiga Janji Ganjar-Mahfud Di Hari Terakhir Kampanye
Setidaknya menurut dia, ada dua masalah utama yang menjadi kegelisahan orang banyak di Indonesia, yakni tabir gelap demokrasi dan hilangnya keadilan ekonomi.
“Demokrasi di Indonesia tengah mengalami krisis dan terancam eksistensinya. Suara rakyat sebagai ruh demokrasi nyaris tak terdengar di telinga elite penguasa. Seolah-olah elite berdiam dalam tembok peredam yang kedap suara rakyat,” ujarnya.
Namun secara tiba-tiba lanjut Mahfud, penguasa dan perangkat kekuasaan menjadi bebal, menyebabkan demokrasi Indonesia mengarah atau menuju kegelapan karena korupsi semakin marak terjadi, hukum disalahgunakan dan konstitusi dipermainkan.
Dia bilang, rakyat ekonominya semakin susah, kehidupan wong cilik semakin sulit. Ironisnya, kartel ekonomi kian menggurita.
“Kami banyak mendapatkan cerita, betapa akses kesehatan tidak merata, lapangan pekerjaan semakin sulit, akses pendidikan juga kian sulut hingga harga bahan pokok terus melambung,” katanya.
Baca Juga: Puan Minta Pendukung Berani, Tabrak dan Lawan Pihak yang Intimidasi Pendukung Ganjar-Mahfud!
Pertanyaannya mau sampai kapan kita begini? Mahfud tegaskan, jawabannya, semua yang tidak beres harus dihentikan mulai sekarang.
“Ya, sekarang,” ucapnya.
Untuk itu, kata Mahfud, niscaya negara harus hadir, karena hadirnya negara adalah mandat konstitusi. Pemimpin negara dan pemerintah wajib melaksanakan mandat tersebut.
