Suara.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar tegas mengusut dugaan surat suara yang sudah tercoblos di Malaysia.
Bahkan, Nusron mengatakan peristiwa serupa juga pernah terjadi pada Pemilu 2019.
"Bawaslu harus mengusut setuntasnya. Mengingat kejadian di Malaysia tidak sekali dua kali. Setiap pemilu selalu begini, kayak semacam langganan kecurangan di dalam Malaysia itu," kata Nusron di Media Center TKN, Jakarta, Kamis (8/2/2024).
Dia menyebut, peristiwa itu mungkin melibatkan pihak KBRI di Malaysia.
Baca Juga: Kampanye 01 dan 02 Digelar pada Hari yang Sama, TKN Prabowo-Gibran Imbau Saling Menghargai
"Pada 2019 juga sama, Bawaslu diputuskan dinolkan. tidak ada. Ini kejadian serupa lagi. Dan ini statement saya, kejadian ini tidak mungkin terjadi, kalau tidak melibatkan oknum-oknum KBRI," kata Nusron.
Hal itu disampaikannya, karena pihak yang bertugas mendistribusikan surat suara di Malaysia adalah pihak KBRI.
"Karena tukang yang membagi, menyetor ke pos itu adalah juga orang KBRI. Kan nggak ada yang tahu coba, cek ada nggak audit kepada itu surat sampai ke alamatnya, benar apa tidak?" katanya.
"Jangan-jangan dibawa kantor pos. Kemudian diambil lagi, ada kongkalikong dengan tukang pos. Kemudian dicoblos, bisa jadi. Selalu kan permainannya ada yang di drop box," sambungnya.
Viral
Baca Juga: Akademisi Baru Sadar Demokrasi Tergerus di Era Jokowi? Ini Reaksi Fadli Zon
Sebelumnya, beredar sebuah video di media sosial yang menunjukkan sejumlah orang mencoblos surat suara Pemilu 2024 di Malaysia. Dalam video tersebut, mereka mencoblos calon anggota DPR RI dari PKB nomor urut 1 Ida Fauziyah.
Kemudian, terekam juga mereka mencoblos pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden.
KPU pun menanggapi terkait beredarnya kabar bahwa ada banyak surat suara di Malaysia yang sudah dicoblos sebelum pemungutan suara.
Anggota KPU Idham Holik menjelaskan pihaknya akan menelusuri kabar tersebut dengan mengirim langsung tim untuk mengonfirmasi kebenarannya.
"Kami akan mengirim tim untuk melakukan pendalaman terhadap semua informasi berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan suara di Malaysia baik pemungutan suara pos maupun KSK (kotak suara keliling)," kata Idham kepada wartawan, Rabu (7/2/2024).