Cek Fakta
Suara.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran kembali menemukan adanya dugaan kecurangan jelang Pemilu 2024.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Habiburokhman menjelaskan, dugaan kecurangan ini berupa mobilisasi pemilih secara ilegal dengan modus pemilih pindah TPS di Dramaga, Bogor, Jawa Barat.
"TKN Prabowo-Gibran mendapatkan informasi tentang dugaan mobilisasi pemilih secara ilegal dengan modus pemilih pindah TPS di Dramaga Bogor Jawa Barat," kata Habiburokhman dalam rilis yang diterima, Kamis (8/2/2024).
Dia memaparkan, berdasarkan informasi yang diterima TKN, dugaan mobilisisasi pemilih terjadi saat puluhan pemuda berbadan tegap dan berambut cepak mengaku mahasiswa yang sedang melakukan penelitian mengajukan pindah TPS tetapi dengan dokumen yang janggal.
Baca Juga: Tuding Berat Sebelah Dukung Anak Maju Pilpres, Mahasiswa Trisakti: Jokowi Lakukan Perbuatan Tercela!
Orang yang mengaku mahasiswa tersebut membawa surat tugas penelitian di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.
Sedianya surat keterangan penelitian tersebut harus dibarengi dengan ijin dari Kesbangpol.
"Mahasiswa tersebur tidak ada surat ijin penelitian dari Kesbangpol. Selain itu surat yang mereka bawa tidak ditandatangani dengan tandatangan basah namun hanya seperti stempel," terang Habiburokhman.
Dalam kesempatan itu, Habiburokhman mengapresiasi Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) Dramaga yang secara tegas tidak mengabulkan permintaan orang yang mengaku sebagai mahasiswa tersebut.
"Kami khawatir bahwa mereka adalah oknum yang sengaja dimobilisasi untuk melakukan pemilihan secara ilegal. Modus mobilisasi pemilih ilegal ini sangat bahaya karena akan mennggelembungkan jumlah pemilih dan menguntungkan paslon tertentu," jelas dia.
Baca Juga: Aktor Kawakan Betawi Ini Minta Prabowo Hidupkan Kembali Kementerian Kebudayaan, Alasannya?
Atas temuan dugaan mobilisasi pemilih ilegal ini, Habiburokhman meminta penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu untuk pro aktif menindaklanjuti.
"Kami meminta kepada Bawaslu dan Sentra Gakumdu untuk proaktif mengusut dugaan mobilisasi pemilih ilegal ini. Hal ini penting agar legitimasi Pemilu ini tetap dapat dijaga," pungkas Habib
