Infografis
Suara.com - Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Perekat Nasional mengajukan gugatan dugaan perbuatan melawan hukum para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta.
Gugatan ini merupakan buntut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan para komisioner KPU melakukan pelanggaran etik pada pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Perwakilan TPDI Erick Paat menjelaskan pihaknya berharap pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran bisa dibatalkan karena putusan tersebut.
![Ketua KPU Hasyin Asy'ari (tengah) mengikuti sidang pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan teradu ketua dan anggota KPU RI di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (15/1/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/01/15/76827-sidang-kpu-di-dkpp-sidang-dkpp.jpg)
"Kami minta untuk dibatalkan untuk Prabowo dan Gibran karena bertentangan dalam undang-undang karena landasannya undang-undang pemilu itu sudah jelas," kata Erick di PTUN DKI Jakarta, Jakarta Timur, Rabu (7/2/2024).
Mereka mempersoalkan penerimaan Gibran sebagai calon wakil presiden sebelum KPU merivisi PKPU tentang pencalonan presiden dan wakil presiden pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil pesiden.
"Ini jelas kesalahan yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya. Jadi, kami sangat sayangkan sehingga menimbulkan kegaduhan lagi," unar Erick.
"Kegaduhan demi kegaduhan yang dilakukan, dasar segala sesuatu yang dilakukan oleh KPU ini undang-undang. Undang-undang itulah pedoman kita dan tidak boleh dilanggar tapi dengan beraninya, dengan tegasnya dilanggar. Jadi, terang-terangan tidak menghormati undang-undang," tambah dia.
Adapun pihak teradu dalam gugatan ini ialah Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan enam komisioner lainnya yaitu Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, August Mellaz, Yulianto Sudrajat, Parsadaa Harahap, dan Mochamad Afifudin. Selain itu, pihak tergugat lainnya ialah Prabowo dan Gibran.
Ketua KPU dkk Langgar Etik
Baca Juga: Cium Adanya Operasi Khusus Tekan Kepala Daerah, Hasto PDIP: Jangan Maksa Menang Satu Putaran!
Sebelumnya, DKPP menyatakan Hasyim Asy'ari bersama enam komisioner lainnya melakukan pelanggaran etik.
