Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan menilai pernyataan terbaru Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menegaskan dirinya tidak akan berkampanye, sebagai upaya untuk meredam kemarahan publik.
Sebagaimana diketahui saat ditemui wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta beberapa waktu lalu, Jokowi yang ketika itu bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan presiden boleh berkampanye dan berpihak.
"Itu bentuk kepanikan dari satu sisi, tapi itu lebih kita baca sebagai upaya untuk meredam sesungguhnya," kata Halili menjawab pertanyaan Suara.com di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).
Disebutnya upaya meredam dilakukan Jokowi setelah mendapat peringatan moral dan etika dari kelompok masyarakat dan para guru besar dari sejumlah universitas di tanah air.
"Itu upaya utk meredam letupan-letupan soal moral dan etik yang sekarang muncul di tengah masyarakat, mulai dari CSO yang lebih dulu menyampaikan keprihatinannya, dan termasuk juga agenda politik untuk melakukan perlawanan, sekarang kampus lalu mahasiswa. Ada upaya untuk meredam itu semua," jelas Halili.
Namun demikian, pernyataan Jokowi yang menyatakan tidak akan berkampanye, menurutnya masih perlu diwaspadai.
"Tapi ya, jangan kemudian dikatakan presiden tidak akan menggunakan kuasanya untuk kepentingan pemenangan calon tertentu," ujar Halili.
"Dan presiden sudah mengambil kebijakan itu, misalnya dengan bahkan mengantisipasi kemungkinan dua putaran, misalnya. Itu kan sudah diantisipasi dengan misalnya dengan kebijakan bansos jilid dua, itu dilakukan di bulan-bulan Juni-Juli, dan itu putaran kedua," sambungnya.
Tarik Ulur Sikap Jokowi
Baca Juga: Tanggapi Kontroversi Presiden Boleh Kampanye, Anies Bakal Kembalikan Marwah Kehidupan Bernegara
Jokowi kembali mengeluarkan pernyataan terbarunya. Dia bilang dirinya tidak akan melakukan kampanye untuk salah satu pasangan capres-cawapres.
