Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan menilai pernyataan terbaru Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menegaskan dirinya tidak akan berkampanye, sebagai upaya untuk meredam kemarahan publik.
Sebagaimana diketahui saat ditemui wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta beberapa waktu lalu, Jokowi yang ketika itu bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan presiden boleh berkampanye dan berpihak.
"Itu bentuk kepanikan dari satu sisi, tapi itu lebih kita baca sebagai upaya untuk meredam sesungguhnya," kata Halili menjawab pertanyaan Suara.com di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).
Disebutnya upaya meredam dilakukan Jokowi setelah mendapat peringatan moral dan etika dari kelompok masyarakat dan para guru besar dari sejumlah universitas di tanah air.
Baca Juga: Tanggapi Kontroversi Presiden Boleh Kampanye, Anies Bakal Kembalikan Marwah Kehidupan Bernegara
"Itu upaya utk meredam letupan-letupan soal moral dan etik yang sekarang muncul di tengah masyarakat, mulai dari CSO yang lebih dulu menyampaikan keprihatinannya, dan termasuk juga agenda politik untuk melakukan perlawanan, sekarang kampus lalu mahasiswa. Ada upaya untuk meredam itu semua," jelas Halili.
Namun demikian, pernyataan Jokowi yang menyatakan tidak akan berkampanye, menurutnya masih perlu diwaspadai.
"Tapi ya, jangan kemudian dikatakan presiden tidak akan menggunakan kuasanya untuk kepentingan pemenangan calon tertentu," ujar Halili.
"Dan presiden sudah mengambil kebijakan itu, misalnya dengan bahkan mengantisipasi kemungkinan dua putaran, misalnya. Itu kan sudah diantisipasi dengan misalnya dengan kebijakan bansos jilid dua, itu dilakukan di bulan-bulan Juni-Juli, dan itu putaran kedua," sambungnya.
Tarik Ulur Sikap Jokowi
Baca Juga: Ini Rincian UU soal Presiden Boleh Kampanye, Ada yang Luput Dibaca Jokowi?
Jokowi kembali mengeluarkan pernyataan terbarunya. Dia bilang dirinya tidak akan melakukan kampanye untuk salah satu pasangan capres-cawapres.
"Yang bilang siapa? Jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye? Saya jawab tidak, saya tidak akan berkampanye," tegas Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024).
Jokowi kembali menegaskan bahwa apa yang disampaikan beberapa waktu lalu tentang presiden boleh berkampanye adalah menyampaikan ketentuan undang-undang.
"Ini saya ingin tegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa presiden memang diperbolehkan untuk berkampanye dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya," kata Jokowi.
Jokowi sebelumnya sempat menyatakan bahwa Presiden pun memiliki hak untuk berkampanye.
Presiden juga sempat memberikan keterangan secara khusus di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, mengenai ketentuan yang membolehkan Presiden berkampanye.
Ia sempat menunjukkan sebuah catatan terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Rentetan pernyataan dan keterangan Jokowi itu sempat menimbulkan pertanyaan publik apakah Presiden Jokowi akan ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, atau tidak.
