Suara.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, merespons mengenai adanya permintaan dari Polda Jawa Tengah kepada Rektor Unika, Soegijapranata, untuk membuat video apresiasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi. JK sendiri enggan berkomentar banyak terkait hal tersebut.
"Saya kira tidak perlu dinilai itu," ucap JK di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).
JK kemudian bercerita ada wawancara seorang rektor yang sengaja dipotong dan hanya menampilkan puja-puji untuk pemerintahan Jokowi.
"Bahwa ada seorang rektor yang didatangi yang hanya wawancara sesuatu kemudian wawancaranya dipotong-potong menjadi kalimat yang mengatakan bahwa pemerintah berjalan baik itu aja yang dimuat," kata JK.
Baca Juga: Diserang Ahok, JK Malah Puji Jokowi: Presiden Paling Hebat, Kerjanya Blusukan
"Dan tanpa izin, prosesnya salah tapi apa pun upaya hati nurani ada di pihak guru besar itu," ungkap JK.
Dihubungi Polda
Sebelumnya Rektor Unika Soegijapranata, Ferdinandus Hindarto, mengaku mendapat 'perintah' dari orang Polda untuk membuat pernyataan 'baik-baik' mengenai kinerja Jokowi.
Hindarto mengemukakan, pesan tersebut didapat saat ramai sejumlah civitas akademika perguruan tinggi membuat petisi terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Ya, di hari Jumat saya dapat WhatsApp dari orang yang ngaku anggota polisi atas intruksi Polda Jateng. Beliau minta saya untuk buat video," kata Ferdinandus kepada Suara.com melalui sambungan telepon, Selasa (6/2/24).
Baca Juga: Sebut Petisi Sivitas Akademika untuk Jokowi dari Hati Nurani, JK: Masa Masih Harus Kita Uji?
Mendapat 'perintah Polda', Hindarto memilih tidak menggubrisnya karena memiliki sikap yang berbeda dengan keinginan penguasa tersebut.
Hindarto menegaskan, sikapnya tidak jauh dengan pernyataan civitas akademik UGM, UII, UI dan perguruan tinggi lainnya yang kecewa dengan Presiden Jokowi yang diduga terlibat politik praktis.
Parahnya hingga Senin (5/2/24) kemarin, Hindarto masih dihubungi sampai beberapa kali ditelepon.
Tak hanya itu, ia juga dikirim video testimoni yang telah dibuat koleganya sesama rektor di Semarang, seperti pernyataan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, UIN Walisongo Semarang dan lain-lainnya.
"Kami memilih sikap sebagai Universitas Katolik harus menyuarakan kebenaran. Ketika ada sesuatu yang tidak beres, kami harus berbicara jujur," paparnya.
Pernyataan Mahfud
Sebelumnya diberitakan, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan ada operasi yang dilakukan untuk menekan rektor-rektor kampus yang belum menyatakan sikap.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam agenda 'Tabrak Prof' di Yogyakarta, Senin (5/2/2024) malam.
Mantan Menkopolhukam itu bahkan blak-blakkan menyebut ada beberapa rektor perguruan tinggi yang diminta untuk membuat pernyataan sikap oleh pihak yang melakukan operasi.
Namun, ada juga rektor-rektor yang punya pendirian menolak permintaan tersebut. Kata Mahfud, Rektor Unikas Soegijapranata Kota Semarang salah satu yang menolak.
"Dia (rektor) mengatakan diminta untuk menyatakan untuk pemerintahan Jokowi baik, pemilu baik dan lain sebagainya, nah itu yang beredar," ujarnya dikutip Suara.com.