Infografis
Suara.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bukittinggi, Sumatera Barat menghentikan kampanye sejumlah relawan yang mengaku pendukung Capres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di tengah pasar. Hal itu dilakukan lantaran mereka tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).
Pemberhentian kampanye itu berujung dengan cekcok mulut yang akhirnya viral di media sosial.
"Sesuai aturan, salah satu metode kampanye adalah penyebaran bahan kampanye. Dan jika dilakukan secara tatap muka ke komunitas atau pasar secara bersama-sama itu harus ada STTP, Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) sudah meminta secara baik," kata Ketua Bawaslu Bukittinggi, Ruzi Haryadi, Rabu (7/2/2024).
Baca Juga:
Gaya Selvi Ananda Kampanye di Pasar Kemiri Depok Disorot: Mbokya Dibeliin Sepatu Mas Gibran
Sudah Ditunggu Di Bandara Sejak Jam 3 Pagi, Anies Terharu Sambutan Masyarakat Manado
Ahok Bongkar Dalang Pemenjaraan Dirinya, Benarkah Sosok Ini?
Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Jokowi Tak Teruskan Cita-cita Soekarno, Ahok: Harusnya Kalteng
Baca Juga: Jawaban Arie Kriting Andai Anies dan Ganjar Tak Menang di Pilpres
Menurutnya, STTP penting untuk koordinasi pengamanan selama pasangan calon atau kelompok yang melakukan kampanye ke masyarakat.
"Kita khawatir nanti jika tanpa STTP akan terjadi konflik di lapangan seperti penolakan dari masyarakat yang bermuara ke timbulnya masalah baru," kata Ruzi.
Bawaslu menegaskan tindakan dari PKD merupakan salah satu bentuk dukungan kepada pengawasan Pemilu 2024 secara netral tanpa memihak ke calon manapun.
"Bawaslu tidak memihak manapun sesuai prinsip penyelenggaran Pemilu. Bawaslu harus netral, mandiri dan tidak berpartisipasi ke pihak manapun," kata Ruzi.
Sementara itu, Panwaslu Kecamatan Guguak Panjang, Hadi Saputra menjelaskan awal kejadian yang terjadi pada Senin (05/02) adalah saat PKD atas nama Husnul Akbar mengawasi kampanye berdasarkan No STTP/908/YAN/.2.2/I/2024/DIT IK.
"Tim Kampanye yang diawasi adalah Tim kampanye TKD Sumbar Prabowo-Gibran. Pada waktu bersamaan, pengawas bertemu dengan tujuh orang yang mengaku simpatisan Paslon nomor urut 1 yang membagikan Kalender Pasangan Calon No 1 Anies Baswedan," katanya.
Menurutnya, pengawas bereaksi dengan menanyakan STTP ke salah satu simpatisan berdasarkan instruksi dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 105 huruf a yang menerangkan salah satu tugas dari Panwaslu Kelurahan adalah melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kelurahan terhadap pelanggaran pemilu.
"Kami dari Panwascam Guguak Panjang mengapresiasi sikap pengawas yang tetap tenang menjelaskan aturan kepada simpatisan Paslon yang tidak terima kegiatan mereka dicegah oleh Pengawas," katanya. (Antara)
