Disindir Kaesang, Ini Perbedaan Bansos Jokowi vs Bansos Covid-19 yang Dikorupsi

Suara.com - Persoalan bansos (bantuan sosial) yang disinggung dalam debat kelima Pilpres 2024 pada Minggu (4/2/2024) lalu masih jadi perbincangan hangat. Dalam debat capres terakhir itu, capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyindir soal bansos Jokowi. Diketahui Presiden Jokowi semakin jor-joran dalam membagikan bansos khususnya mendekati hari Pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024 mendatang. 

Anggaran bansos Jokowi ini juga jadi perhatian banyak pihak karena jauh lebih banyak ketimbang bansos yang dibagikan saat pandemi Covid-19.

Seusai debat capres, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangerep menanggapi soal bansos tersebut. Ia menyebut bahwa bansos memang harus diberikan selama tepat sasaran.

"Memang bansos harus tepat sasaran. Tapi balik lagi, bansos itu harus tepat waktu," kata Kaesang di JCC Senayan, Minggu malam (4/2/2024).

Baca Juga: Jokowi Dihujani Kritik Sivitas Akademika, Anies: Koreksi Apa yang Terjadi Supaya Tidak Kebablasan

Kaesang lantas membandingkan soal bansos yang belakangan dibagikan ayahnya yaitu Presiden Joko Widodo dengan bansos yang dikorupsi saat covis-19.

"Mungkin saat ini dipermasalahkan. Tapi menurut saya jauh lebih bermasalah jika bansos itu saat Covid-19 dikorupsi," sindir Kaesang.

Lantas apa beda bansos Jokowi vs bansos Covid-19 yang ketika itu juga dikorupsi? Simak penjelasan berikut ini.

Bansos Jokowi

Presiden Jokowi mengeluarkan program bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) jelang masa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang diberi nama BLT Mitigasi Risiko Pangan. Anggaran yang dibutuhkan untuk bansos itu mencapai Rp 11,2 triliun. 

Skema BLT itu diberikan pada 18,8 juta orang penerima bansos sebesar Rp200 ribu per bulan untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun pencairannya dirapel pada Februari (bulan yang sama dengan Pemilu 2024) sehingga masyarakat akan menerima Rp600 ribu sekaligus.

Baca Juga: Pusingnya Sri Mulyani Gegara Jokowi, Utak-atik Anggaran Demi Bansos

Selain itu Jokowi telah memastikan bahwa pemerintah akan membagikan bansos beras sampai Juni 2024 mendatang. Padahal, tadinya hanya sampai Maret 2024. Hal ini diungkapkan langsung oleh Jokowi ketika membagi-bagikan bansos beras di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarya pada Selasa (30/1/2024).

Gelontoran bansos Jokowi yang jor-joran di tahun politik itu ramai disorot, apalagi sempat beredar bansos beras yang ditempeli poster salah satu paslon capres-cawapres 2024. Hal ini seiring dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang jadi salah satu calon wakil presiden (cawapres).

Sorotan lain dari pembagian bansos Jokowi adalah munculnya isu tidak melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos). Bahkan Jokowi tidak pernah mengajak Mensos Tri Rismaharini saat membagi-bagikan bansos pada rakyat.

Bansos Covid-19

Bansos Jokowi itu lalu dibanding-bandingkan dengan bansos saat pandemi Covid-19. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep melontarkan sindiran ketika ditanya dugaan politisasi bansos mendekati Pemilu dan Pilpres 2024. 

Kaesang sepakat bahwa bansos harus diberikan secara tepat sasaran dan tepat waktu. Namun Kaesang menyebut bansos jauh lebih bermasalah ketika dikorupsi di masa pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.

"Bansos itu harus tepat waktu, mungkin saat ini dipermasalahkan. Tapi menurut saya jauh lebih bermasalah jika bansos itu saat Covid dikorupsi," ucap Kaesang usai menghadiri debat Pilpres terakhir di JCC, Senayan pada Minggu (4/2/2024).

Sebagai informasi, bansos pandemi Covid-19 memang diwarnai kasus korupsi. Kasus korupsi bansos Covid-19 melibatkan menteri sosial saat itu, Juliari Batubara. 

Pada Agustus 2021, Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan oleh majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.  Juliari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi yakni menerima suap Rp32,4 miliar dari para rekanan penyedia bansos Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos).

Di sisi lain, anggaran bansos Covid-19 juga dibanding dengan bansos Jokowi yang jumlahnya berbeda jauh. Diketahui anggaran bansos pada saat pandemi Covid-19 tahun 2021 sebesar Rp468,2 triliun. 

Kemudian dana bansos saat pandemi tahun 2022 yang digelontorkan sebesar Rp 460,2 triliun. Anggaran bansos sempat berkurang pada tahun 2023 menjadi Rp439 triliun. Namun di tahun Pemilu 2024, dana bansos melesat sebesar 12,4 persen menjadi Rp496 trliun.

Bansos Dalam Debat Capres

Permasalahan bansos memang sempat jadi materi pertanyaan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan saat debat Pilpres terakhir. Menurut Ganjar, bansos adalah kewajiban negara tetapi kerap diklaim oleh salah satu kelompok.

"Menurut Pak Anies, bagaimana tata kelola bansos agar tidak saling klaim bisa tepat sasaran dan tidak timbulkan kecemburuan sehingga menjadi satu harapan yang betul bisa diterima rakyat?" kata Ganjar.

Anies menjawab dengan mengatakan bansos adalah kepentingan penerima bantuan, bukan pemberi bantuan. Dia juga menyebut bansos harus tepat sasaran.

"Bansos harus tepat sasaran, memakai pendataan yang baik dan mekanisme melalui birokarisi, bukan dibagikan di pinggir jalan," ucap Anies.

Dalam pernyataan pembuka di debat capres terakhir itu, Anies juga sempat menyinggung bansos. Menurut Anies yang ingin dicapai saat ini adalah memastikan rakyat hidup dengan sehat, bukan bansos dari pihak berkepentingan tertentu. 

"Bila butuh diberikan bansos plus bukan bansos untuk kepentingaan yang memberi, tapi untuk kepentingan orang yang diberi," ucap Anies.

Sindiran bansos yang dilontarkan Anies itu sempat membuat namanya jadi trending topik Twitter (X). Di dalamnya ada banyak netizen membahas soal paparan Anies terkait bansos lengkap dengan tagar #AniesFinalStage.

Kontributor : Trias Rohmadoni