Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani mengklaim banyak kalangan akademisi yang juga mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Muzani mengatakan ini menanggapi terjadinya gelombang kritikan dari sivitas akademika dari berbagai universitas terhadap Jokowi. Menurutnya perbedaan pandangan merupakan suatu hal yang wajar dalam negara demokrasi.
"Ada banyak juga catatan kampus yang memberikan respon positif terhadap persoalan itu. Ilmuwan, agamawan, banyak memberi catatan, dan itu banyak memberi perbedaan pandangan dalam negara demokrasi," kata Muzani di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).
"Banyak kok (yang memberikan dukungan), itu ada forum rektor, banyak deh," imbuhnya.
Baca Juga: Putusan DKPP Bukan Masalah Serius, TKN ke Hasto: KPU Terima Pencalonan Gibran Benar dan Sah!
Terhadap gelombang kritikan terhadap Jokowi jelang pencoblosan Pilpres dan Pileg, Muzani enggan berspekulasi terkait ada atau tidaknya muatan politis di balik hal tersebut.
"Saya tetap berhusnudzon (berprasangka baik).Guru besar, profesor, adalah orang orang yg menjunjung tinggi ilmu, etik, sehingga integritas beliau-beliau itu adalah integritas yang luhur," katanya.
Sebagaimana diketahui sejumlah sivitas akademika di beberapa universitas ternama memberikan kritik terhadap sikap Presiden Jokowi di Pilpres 2024.
Kritikan tersebut pertama kali disampaikan sivitas akademika dari Universitas Gadjah Mada (UGM) bertajuk Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (31/1).
Petisi yang dibuat berdasarkan diskusi panjang ini dibacakan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Prof Koentjoro. Di atas mimbar, Koentjoro yang ditemani sejumlah perwakilan guru besar menyampaikan sejumlah poin penting dalam petisi tersebut.
Baca Juga: Ketua KPU Langgar Etik karena Loloskan Gibran, Said Didu: Selamatkan Negeri Ini
"Kami sivitas akademika UGM menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial," tutur Koentjoro.
Sivitas akademika UGM, kata Koentjoro, juga menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi yang merupakan bagian dari keluarga besar alumni UGM.
Penyimpangan tersebut di antaranya berupa pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan keputusan batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Di sisi lain, juga terkait pernyataan politik Presiden Jokowi soal presiden dan menteri boleh berpihak dan kampanye. Menurutnya, pernyataan tersebut kontradiktif dengan pernyataan sebelumnya terkait netralitas.
"Keberpihakan (presiden) merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi," ungkapnya.
Pernyataan sikap dan petisi dari civitas akademika UGM tersebut lantas diikuti oleh beberapa universitas lain. Mereka di antaranya Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UI), Universitas Andalas (Unand), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dan lain-lain.
