Cek Fakta
Suara.com - erebaknya petisi dari berbagai aktivis kampus hingga Guru Besar yang menyikapi Pemerintah Joko Widodo dalam beberapa waktu belakangan ini terus menjadi sorotan.
Tak terkecuali oleh Ketua Tim Kerja Strategis (TKS) Prabowo-Gibran Bahlil Lahadalia. Ia bahkan mengungkapkan ada skenario di balik kritikan sejumlah civitas academica.
"Skenario ini, kita sudah paham sebagai mantan aktivis. Ini ‘penciuman’ saya sebagai mantan Ketua BEM ngerti betul barang ini. Kecuali kita (saya) dulu kutu buku, kita (kan) besar di jalan," katanya seperti dikutip Antara, Senin (5/2/2024).
Pernyataan Bahlil tersebut sekaligus menanggapi pertanyaan awak media mengenai kian maraknya petisi sejumlah civitas academica yang mengkritik Pemerintahan Jokowi. Meski begitu, Bahlil tidak menjelaskan skenario yang dimaksud.
Baca Juga: Bukti Ini Jadi Dasar Eks Pimpinan KPK Sebut Rezim Jokowi Kehilangan Moral dan Etika
Lebih lanjut, Bahlil menekankan setiap persepsi atau komentar harus sesuai fakta dan bukti dan memiliki landasan hukum. Pemerintah, kata dia, menghargai pendapat setiap orang, termasuk para civitas academica.
"Tapi saya juga ingin menyampaikan bahwa kampus itu harus dijaga marwahnya. Coba lihat beberapa foto, katanya independen kok ada yang angkat jari nomor tertentu. Kok ada ketua partai di situ, yang benar saja,” kata dia.
Adapun Presiden Joko Widodo, menurut Bahlil, tetap santai dalam menyikapi kritikan dan petisi sejumlah civitas kampus.
"Saya mantan aktivis 98, yang turun demo ya kita-kita (saya dan teman-teman) ini, gerakan ini (civitas academica) saya kira gerakan yang ya gitu deh, kayak apa ya. Kita harus bilang rakyat dan mahasiswa bukan pihak yang bisa diatur-atur," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, ada sejumlah kampus yang mengeluarkan petisi ditujukan kepada Presiden Jokowi. Petisi-petisi tersebut ramai dikeluarkan sebagai langkah untuk mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya etika dan menjaga marwah hukum negara yang dinilai telah 'dilanggar' Presiden Jokowi.
Baca Juga: Singgung Soal Moral, 15 Eks Pimpinan KPK Ingatkan Jokowi soal 'Konflik Kepentingan'
Petisi-petisi tersebut muncul usai Jokowi menegaskan bahwa presiden berhak berkampanye dan berpihak. Pernyataan tersebut disampaikannya saat melihat serah terima alutsista antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) kepada Panglima TNI, beberapa waktu lalu.
Tak hanya itu, momen sebelumnya yang juga menjadi sorotan terjadi saat Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres setelah MK memutuskan menurunkan batas usia capres-cawapres.
