Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara jawab sindirian Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangareng soal bantuan sosial (bansos) yang dikorupsi pada era Pandemi Covid-19.
Meski tak disebutkan secara gamblang, pernyataan Kaesang itu merujuk pada kasus korupsi eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara yang merupakan kader PDIP.
Hasto mengatakan, pihaknya tak pernah melakukan intervensi membela Juliari selama proses pengadilan. Apalagi, kini Juliari juga sudah divonis 12 tahun penjara atas pelanggaran itu.
"Hukumannya (Juliari) sudah ada, sudah ada proses hukumnya tidak ada perlindungan," ujarnya di Kantor DPP PDIP, Senin (5/2/2024).
Hasto menjelaskan, kasus Juliari merupakan murni masalah hukum. Hal tersebut berbeda dengan polemik bansos saat ini yang digunakan untuk kepentingan Pemilu demi meraih elektoral.
"Nggak ada fungsi-fungsi elektoral, nggak ada intervensi kami terhadap proses hukum kalau ini yang menjadi persoalan kan ada intervensi terhadap persoalan proses hukum dengan menggunakan kekuasaan bahkan dengan bansos," tuturnya.
Tantang Balik PSI
Hasto pun menantang balik PSI untuk membuka data keuangan kampanye Pemilu ini.
Ia mengaku curiga lantaran baliho yang dipasang PSI begitu masif tak sebanding dengan anggotanya.
Baca Juga: Bantah Ahok Jadi Kuda Putih Jokowi di Pilpres 2024, Hasto PDIP: Malah Presiden Terkejut!
"Kita pertanggungjawabkan aja cek laporan keuangannya aja dan mari kelompok-kelompok demokrasi kami ajak untuk menghitung berapa baliho-baliho dan PSI berapa dana yang dilaporkan berapa jumlah anggotanya," katanya.
