Infografis
Suara.com - Menjelang debat terakhir yang salah satunya akan membahas soal pendidikan dan sumber daya manusia (SDM), Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mewanti-wanti bahwa Indonesia tidak boleh kehilangan kesempatan mencapai Indonesia Emas 2045. Kesempatan itu hanya bisa didapatkan dengan SDM dan sistem pendidikan yang kuat.
"Target mencapai SDM yang kuat menuju Indonesia emas 2045 adalah prioritas Prabowo Gibran dalam menyusun program kerja, terutama pendidikan. Jendela kesempatan kita untuk membangun SDM hanya 8-10 tahun maksimal," kata Budiman di Jakarta, Minggu (4/2/2024).
Budiman pun membeberkan sejumlah solusi yang akan ditempuh oleh Prabowo Gibran. Dia membaginya menjadi 3 bagian bagian solusi, yaitu Solusi Pra-Sekolah, solusi pendidikan dasar dan menengah, dan solusi pendidikan tinggi.
Dalam solusi pra-sekolah, Budiman menjelaskan bahwa Prabowo Gibran akan berinvestasi sejak anak Indonesia masih dalam kandungan.
Baca Juga: Gaspoll Bro Prabowo-Gibran Konsolidasi Akbar Tegaskan Kemenangan Satu Putaran
“Pemberian bantuan vitamin dan gizi kepada Ibu Hamil menjadi pilihan. Kita harus memastikan anak-anak Indonesia, memiliki potensi tumbuh kembang yang baik, stunting bisa diminimalisir. Baik secara fisik dan nalar, (anak) harus tumbuh maksimal,” tegas Budiman.
"Selain itu kita juga harus membangun critical intelligence anak dari usia sebelum sekolah. Edugames harus dimulai dari usia PAUD. Anak-anak Indonesia harus dibiarkan bermain dan mulai mengembangkan nalar sebelum duduk di bangku pendidikann dasar.” lanjutnya.
Di usia sekolah dasar dan pendidikan menengah, Budiman melihat perlunya memperbaiki skema sistem pendidikan Indonesia, terutama dalam standar kompetensi nasional.
“Indonesia perlu membuat standar kompetensi nasional sesuai dengan konsep kecerdasan inti atau core intelligence, yaitu kecerdasan memahami realita baik alam sekitar maupun sosial, kecerdasan berhitung, kecerdasan mengekspresikan ide baik lisan maupun tulisan dan kecerdasan penguasaan minimal dua bahasa. Ini akan mengurangi kebutuhan pelajaran wajib. Sehingga siswa bisa memiliki waktu luang untuk belajar hal lain diluar kecerdasan inti,” jelasnya.
“Selain itu negara harus turun tangan dalam memberikan anggaran Edupay, dimana Siswa dan guru harus mendapatkan subsidi membeli buku dan aplikasi yang terkurasi,” tambahnya.
Baca Juga: Sebut Rakyat Diperlakukan Bak Ayam, Dicabut Bulunya, Ganjar: Lawan!
Sementara di solusi pendidikan yang lebih tinggi, Budiman menyebut ide besar yang diambil adalah memerdekakan masyarakat untuk membuktikan diri dalam penguasan ilmu tanpa batasan usia dan tempat.
“Kita membayangkan adanya sistem kompetensi nasional (SKN) di level lulus kuliah atau bekerja, sehingga kita berharap adanya pemisahan antara proses belajar dengan proses ujian. Negara menyelenggarakan ujian untuk mata kuliah terstandarisasi,” urainya.
“Jadi siapapun bisa mengambil standar kompetensi. Belajar di level kuliah atau vokasi bisa dimanapun. Kampus tradisional, kampus online, hybrid, kamus industri, dan lainnya bisa ikut ujian. Yang penting kita menjamin evaluasi penilaiannya, yakni menguji hal yang tepat dengan cara yang tepat,”pungkas Budiman Sudjatmiko.
