Infografis
Suara.com - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 03 Mahfud MD secara resmi menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam. Saat ini, Mahfud masih menunggu waktu untuk bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan surat secara resmi.
Tak hanya itu, Mahfud mengatakan sudah mengemasi seluruh barang pribadinya, sebagai konsekuensi meninggalkan jabatan yang diembannya selama kurang lebih 4,5 tahun.
"Saya juga telah mengemas seluruh barang pribadi, dan telah siap keluar dari rumah dinas dan melepaskan seluruh fasilitas negara," ungkapnya.
Sebelumnya, Mahfud sendiri telah menemui Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Berdasarkan pertemuan tersebut, Mahfud telah dijadwalkan bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Hargai Keputusan Mahfud MD, TKN Prabowo Gibran Yakin Pemerintahan Akan Berlanjut dengan Baik
Mahfud ingin bertemu langsung dengan presiden karena ingin mundur secara baik-baik, sebab dulu juga diangkat secara baik, dan tidak ingin muncul kesan ‘tinggal gelanggang colong playu’.
Sementara di sisi lain, pengunduran diri yang diumumkan langsung di sela kampanye akbar di Lampung Tengah pada Rabu (31/1/2023), telah disepakati bersama dengan pasangan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.
Masih menurut Mahfud, nilai independensi selama proses pemilihan yang berlangsung pada 14 Februari dan proses setelahnya sangat penting.
Mahfud menjelaskan keputusan itupun telah dibicarakan oleh segenap partai koalisi dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.
Setelah pembicaraan bersama partai koalisi beserta TPN, didapat kesimpulan langkah mundur dari jabatan negara selama proses Pilpres 2024 adalah langkah yang bijak.
Baca Juga: Mundur dari Kabinet Jokowi Bentuk Protes Mahfud MD, TPN: Kritik Moral ke Penguasa!
"Hal ini dianggap upaya mengembalikan marwah demokrasi yang dilaksanakan dengan proses yang benar dan jujur," katanya.
Mahfud berharap pengunduran diri ini bisa menjadi jaminan moral dan intelektual agar Pilpres berjalan adil dan jujur.
"Saya sangat menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik," katanya.
