“Inilah yang menjadi kebijakan partai yang kemudian diperjuangkan bersama-sama di DPR RI dengan dukungan seluruh partai politik untuk dijalankan oleh eksekutif sehingga bansos bukan kebijakan presiden,” ujar Hasto.
Untuk itu, Hasto menjelaskan seharusnya pembagian bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Jika tidak, dia menyebut pembagian bansos bisa terkesan politis.
“Beliau (Risma) tidak mau data-data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga, maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu lalu Ibu Risma tidak diajak?” ujar Hasto.
Isu Sri Mulyani dan Basuki Mundur
Ekonom Faisal Basri menyarankan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk mundur.
"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Pak Basuki (Menteri PUPR) dan beberapa menteri lagi untuk mundur," seru Faisal Basri.
Seruan ini menyusul kekecewaan terhadap sikap Presiden Joko Widodo yang dianggap tidak netral dalam Pilpres 2024.
Menurut Faisal Basri, mundurnya menteri-menteri berprestasi Jokowi ini bisa merimbas dahsyat. Ia bahkan menyebut bahwa Sri Mulyani siap melakukannya.
"Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (Sekretaris Kabinet) sudah gugup. Kan PDIP belain Jokowi terus, pusing," ungkap Faisal dalam Political Economic Outlook 2024, Sabtu (13/1/2023).
Baca Juga: Benarkah Para Menteri Kecewa Sikap Jokowi Jelang Pemilu 2024? Begini Kata Istana