Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, meminta cawapres nomor urut 3, Mahfud MD tidak mundur dari jabatannya yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju.
Baca Juga:
Ramai Unggahan Portofolio Anies Selama Menjabat Gubernur, Tagar #TakeAniesLookatJakarta Menggema
Satu Wilayah di Jateng Ini Sulit Ditaklukan Prabowo-Gibran, Guru Politik Jokowi: Masyarakatnya Cerdas Kok!
Baca Juga: Hari Jumat, Jokowi Akan Hadiri Kongres GP Ansor Di Atas Laut Jawa
Kata Paspampres Soal Penganiayaan Warga yang Bentangkan Spanduk Ganjar di Depan Jokowi
Menurutnya, Mahfud tidak perlu mundur meskipun sudah menyampaikan keinginannya untuk menghindari terjadi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Ray mengatakan, sejauh ini Mahfud telah menunjukkan kepatuhannya pada undang-undang dan peraturan pemilu, dengan mengajukan cuti selama berkampanye.
Selain itu, Mahfud juga tidak menggunakan fasilitas negara atau melakukan kampanye terselubung.
"Jadi kalau menurut saya, jangan mundur lah, Pak Mahfud. Biarkan Pak Jokowi yang reshuffle, kita lihat berani enggak Pak Jokowi?" kata Ray, di Jakarta, dikutip Rabu (31/1/2024).
Baca Juga: Profil dan Agama Butet Kartaredjasa, Budayawan Pendukung Ganjar yang Dianggap Hina Jokowi
Ia menilai, dengan tidak mundur dari jabatannya, Mahfud dalam tanda kutip sedang mengingatkan Jokowi tentang situasi yang dilakukan Jokowi dan keluarganya terhadap PDI Perjuangan. Terlebih keluarganya yang sebelumnya merupakan kader PDIP memilih membelot.
"Nah, mereka diminta PDI Perjuangan, ya mundur saja, tapi mereka tidak mau menyerahkan KTA-nya. Dan, bahkan sampai sekarang Pak Jokowi belum menyerahkan KTA-nya, masih tetap di PDI Perjuangan, meskipun jelas-jelas mendukung paslon lain," ungkapnya.
Jokowi dan keluarganya, lanjut Ray, menempatkan PDIP pada posisi serba salah, karena mereka tahu jika dimundurkan oleh partai, maka efek negatif akan dihadapi partai berlambang banteng moncong putih itu.
Meski demikian, PDIP sampai sekarang tidak mengeluarkan Jokowi dan keluarganya, yang masih tercatat sebagai anggota PDI Perjuangan.
"Entah itu yang Jokowi dan keluarganya tunggu atau tidak wallahualam. Tapi kita bisa membaca kalau seandainya PDI Perjuangan mengeluarkan mereka, bisa dibayangkan efek negatif dan dramanya akan seperti apa," tuturnya.
Ray kembali menyarankan Mahfud tidak mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Sebab, hal ini dapat mengingatkan Jokowi tentang perasaan keluarga besar PDIP yang dikhianati.
"Sekarang saya kira Pak Mahfud sedang mengajarkan Pak Jokowi dengan cara yang sama, seolah pak mahfud hendak mengatakan inilah yang dialami keluarga besar PDI Perjuangan," katanya.
Jika Jokowi yang mencopot jabatan Mahfud sebelum Pilpres, Ray meyakini efek negatif akan ada di kubu Jokowi, meskipun Mahfud sudah jelas mengatakan akan mundur.
Situasi yang sama juga dialami PDI Perjuangan yang direpotkan oleh Jokowi dan keluarganya soal status. Sekarang Jokowi yang direpotkan Mahfud soal status di Kabinet.
"Kita enggak perlu menunggu waktu yang lama untuk melihat bagaimana hukum alam ini bekerja. Kalau Anda pernah menyakiti orang, maka besar kemungkinan Anda pun akan disakiti. Pertanyaannya adalah apakah Pak Jokowi merasa direpotkan oleh Pak Mahfud atau tidak dan berani bersikap, kita tunggu," katanya.
Ia menambahkan, Mahfud sebaiknya tetap menjalankan tugas dan mundur setelah Pemilu 2024 berakhir. "Malah menurut saya jangan mundur, biar Pak Jokowi yang repot," ungkap Ray.
Untuk diketahui, kabar mengenai kepastian mundurnya Mahfud kembali mengemuka seiring pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengenai pertemuan dengan Mahfud, pada Senin (29/1/2024) malam.
Pratikno menjelaskan, bahwa Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 itu meminta waktu untuk menghadap dan bertemu langsung Jokowi.
Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengungkapkan bahwa Mahfud belum mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam, karena masih mengawal dua hal strategis.
"Ada dua hal strategis yang Pak Mahfud kawal, sehingga Pak Mahfud belum mundur," kata Deputi Politik 5.0 TPN, Andi Widjajanto.
Mantan Gubernur Lemhanas itu menolak menjelaskan tentang dua hal strategis yang belum tuntas dikawal Mahfud.
"Nanti biar diceritakan sendiri sama Pak Mahfud," ungkap Andi.
