Infografis
Suara.com - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, merespons permintaan PP Muhammadiyah yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut pernyataannya terkait presiden boleh berkampamye dan memihak.
Anies meminta Jokowi konsisten pada pernyataan yang pernah ia sampaikan sebelumnya, yakni netral dalam Pemilu 2024.
"Kalau menurut saya yang perlu dilakukan adalah konsisten saja atas apa yang sudah disampaikan presiden sejak beberapa waktu yang lalu. Konsisten itu yang diperlukan," kata Anies di Tegal, Jawa Tengah, Selasa (30/1/2024).
Eks Gubernur DKI Jakarta itu lalu mengungkit arahan Jokowi kepada TNI, Polri hingga ASN untuk menjaga netralitas dalam Pemilu.
Baca Juga: Berdalih Bukan Kampanye, Raffi dan Deddy Corbuzier Hadir di Graha Akmil Lantaran Undangan Jokowi
"Ketika presiden mengatakan bahwa meminta seluruh aparat untuk netral, seluruh aparat untuk menyelenggarakan Pemilu dengan baik, ya itu harus dilaksanakan," ujar Anies.
"ASN netral, TNI netral, polisi netral itukan arahan presiden. Maka presiden laksanakan saja arahan itu," katanya menambahkan.
Pernyataan Muhammadiyah
Sebelumnya, PP Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap mengenai wacana yang beredar dalam beberapa waktu belakangan ini mengenai presiden boleh berkampanye dan berpihak. Persoalan tersebut kemudian menjadi bola panas yang menggelinding liar hingga menjadi polemik di dalam masyarakat.
Pernyataan Presiden Jokowi tersebut kemudian membuat PP Muhammdiyah menyampaikan beberapa desakan. Salah satunya meminta agar Jokowi mencabut semua pernyataannya.
Baca Juga: Tom Lembong Sebut Pemerintah Jokowi Penakut di Kancah Internasional
"Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh berpihak," kata Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trsino Raharjo dalam rilis yang didapat Suara.com, Senin (29/1/2024).
Tak hanya itu, ormas Islam ini juga meminta kepada Jokowi untuk memberikan teladan sebagai penyelenggara negara.
"Meminta kepada Presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara," ujarnya.
Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga diminta untuk menghindarkan diri dalam membuat pernyataan yang bisa menjadi pemicu kontroversi.
