“Kami masih sangat membutuhkan bantuan pemerintah untuk mengendalikan kasus penyiksaan hewan yang terus menerus bertambah dan berkembang. Kami sebagai aktivis hewan menawarkan diri untuk menjadi mitra pemerintah dan bergandengan tangan untuk bersama-sama menanggulangi masalah ini,” tutur Karin.
Sementara Founder & CEO NSN, Davina Veronica menilai selain undang-undang perlindungan hewan juga diperlukan lembaga semacam Komisi Perlindungan Satwa. Kehadiran lembaga tersebut diharapkan dapat mengawasi kasus-kasus kekerasan terhadap hewan dan membantu menggerakkan aturan hukum yang berlaku.
“Jika aktivis perlindungan hewan sudah memiliki bukti kekerasan terhadap hewan, tidak mudah juga menindaklanjutinya ke penegak hukum. Tak jarang dilempar ke sana kemari," ungkapnya.