Infografis
Suara.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memberikan surat imbauan kepada Presiden Joko Widodo berkenaan dengan aturan dalam tahapan kampanye.
"Kami sudah ngirim surat ke Pak Presiden untuk kemudian dalam melakukan hal apapun juga yang berkaitan dengan sekarang masa tahapan kampanye, maka ada beberapa larangan dalam Undang-Undang 7 (tahun 2017)," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Kantor Dewan Kohormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2024).
Pada surat itu, Bawaslu mengimbau kepada Jokowi agar menteri-menterinya tidak menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye.
Terlebih, dua menteri di dalam kabinet Jokowi, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi peserta dalam Pilpres 2024.
Baca Juga: Geger Statement Pernyataan Presiden Boleh Kampanye, Jokowi: Jangan Ditarik ke Mana-mana!
"Kami mengingatkan, memberikan imbauan kepada Pak Presiden untuk, pertama, menteri-menterinya yang ada pada kewenangan beliau, juga tindakan-tindakan ke depan dalam kampanye," ujar Bagja.
Surat imbauan itu telah dikirimkan Bawaslu kepada Jokowi sebelum presiden ketujuh Republik Indonesia itu menyampaikan pernyataan yang menyebut bahwa presiden boleh memihak dan ikut berkampanye.
Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada hubungan dengan politik justru jadi tim sukses.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.
Baca Juga: Presiden Boleh Kampanye, Bawaslu Bakal 'Pelototin' Jokowi
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh," kata Jokowi.
Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana memastikan tidak ada konflik kepentingan pejabat negara yang ikut kampanye.
"Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," katanya lagi.
Sementara itu, ditanya apakah seorang Jokowi memihak atau tidak, Jokowi memberikan jawaban tegas.
