Cek Fakta
Suara.com - Migrant CARE mendatangi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk melaporkan dugaan pelanggaran administratif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Penyelenggara Pemilu Luar Negeri (PPLN) New York atas dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum.
Pasalnya, mereka mengaku menemukan banyaknya pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) New York.
Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo menjelaskan, pihaknya menerima aduan dari salah satu WNI di New York perihal banyaknya nama ganda yang terdaftar dalam DPTLN New York.
"Berdasarkan aduan ini, kami melakukan telaah secara mendalam dan menemukan ratusan data ganda dalam dua, tiga, dan empat metode memilih sekaligus," kata Wahyu di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2024).
Dia mengaku mendapatkan 374 nama ganda yang temukan dalam DPTLN New York.
Dia menduga fakta data ganda ini lebih banyak dari yang sudah ditemukan pihaknya.
"Jika dilakukan pencermatan lebih dalam dan kami meyakini Bawaslu RI memiliki akses dan sumber daya yang memadai untuk memverifikasi dan menindaklanjuti kejanggalan-kejanggalan yang terkandung dalam DPT LN New York ini,” ujar dia.
Tak hanya itu, dia juga mengaku menemukan adanya data pemilih dalam DPTLN yang sebenarnya sudah kembali ke Indonesia sejak tiga tahun lalu
"Ini kemudian membuka pertanyaan bahwa pemutakhiran data tidak dilakukan secara benar dan memadai untuk menjamin hak politik warga negara di luar negeri," ucap Wahyu.
Baca Juga: Sepakat dengan Wapres, Ganjar Pranowo Minta Penyalahgunaan Bansos Ditindak Bawaslu
Lebih lanjut, dia menyebut DPT seharusnya menjadi indikator awal dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan proses pemilihan umum telah sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil) atau tidak.
Dengan begitu, Wahyu menjelaskan kesalahan pada DPT, khususnya DPTLN akan membuka ruang selebar-lebarnya untuk kecurangan dan pelanggaran pemilu yang lainnya.
"Persoalan pendataan dan DPT Luar Negeri yang mengandung pemilih ganda merupakan masalah yang terus berulang sejak pantauan kami di 2009, 2014 dan 2019 dan tak pernah ada evaluasi yang serius mengenai hal ini," katanya.
