Infografis
Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai kontestasi Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 dalam situasi yang membuat cemas dan menakutkan.
Hal itu disampaikannya, merespons pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut presiden hingga menteri boleh berpihak dan kampanye.
"Ini kita sedang diliputi ketakutan sebenarnya, yang diciptakan itu. Ini dibilang pesta demokrasi, pemilu yang riang gembira, enggak loh. Saya nggak riang gembira, saya cemas dan kadang takut juga, dan itulah yang diciptakan," kata Bivitri di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2024).
Dia menceritakan pengalamannya, saat berdebat terkait pasal dalam undang-undang berujung dirinya diajak untuk berkelahi.
"Jadi buat saya, ini bukan pemilu riang gempita, yang menyenangkan. Tapi, kita sedang memperjuangkan demokrasi. Karena itu saya ingin bilang, kita harus perjuangkan ini benar-benar secara serius," katanya.
"Memang 19 hari lagi pemilihan (Pemilu 2024) tapi harus kita bikin ada putaran kedua, sampai Juni ada lagi. Kemudian harus kita dorong lagi benar-benar, supaya demokrasi kita bisa bertahan," sambungnya.
Bivitri menilai pernyataan Jokowi soal presiden hingga menteri boleh berpihak dan berkampanye masuk dalam kategori perbuatan tercela, sehingga bisa dimakzulkan.
Dia merujuk pada Pasal 7 a Undang-Undang Dasar, yang berbunyi, 'Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.'
"Karena paling tidak perbuatan tercelanya itu sekali lagi konteksnya jabatan presiden, dia sudah melanggar Undang-Undag Ini. Jadi jangan dikecohkan dengan pasal ini, tidak ada sanksi pidananya. Di UU Pemilu, tidak perlu, karena kita bicara perbuatan Presiden yang melanggar Undang-Undang," jelasnya.
Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Wanti-wanti Jokowi: Cawe-cawe Bisa Jadi Alasan Pemakzulan
Jokowi sebagai presiden yang sudah menjabat dua periode, juga tidak bisa melaksanakan kampanye untuk putranya, Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai cawapres nomor urut dua, mendampingi Prabowo Subianto.
