Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai pernyataan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyebut pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran sebagai cermin tiga periode Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak berdasar.
Muzani menduga, Hasto, selaku Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, menyampaikan hal itu sebagai upaya merendahkan Jokowi seolah-olah ingin melanggengkan kekuasaannya yang diharapkan berdampak terhadap elektabilitas Prabowo-Gibran yang kini unggul di berbagai hasil survei.
"Yang dikemukakan oleh Hasto itu kan upaya untuk men-downgrade Pak Jokowi, karena diharapkan efeknya akan terjadi downgrade pada pasangan 02 Prabowo-Gibran," kata Muzani di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2024).
Muzani mengatakan, Prabowo-Gibran memang memiliki tema besar untuk melanjutkan semua kebijakan yang baik di masa Pemerintahan Jokowi.
Baca Juga: Hasto: Prabowo-Gibran Cermin Jokowi Tiga Periode yang Selama Ini Ditolak PDI Perjuangan
Namun hal tersebut bukan berarti diartikan sebagai upaya melanggengkan kekuasaan tiga periode.
"Ini kan hal yang berbeda, Pak Jokowi akan mengakhirinya sebagai seorang presiden tanggal 20 Oktober 2024. Jadi upaya itu (Hasto) menurut saya sebagai sebuah upaya untuk men-downgrade Pak Jokowi karena ada kekhawatiran yang amat, dan menurut saya tidak berdasar," katanya.
Cerminan Jokowi Tiga Periode
Hasto sebelumnya menyebut pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak dan berkampanye sebagai ambisi mewujudkan kekuasaannya selama tiga periode yang ditolak PDIP. Dia lantas mengatakan pasangan Prabowo-Gibran sebagai cerminan daripada Jokowi tiga periode.
"Apa yang disampaikan Pak Jokowi akhirnya membuktikan bahwa pasangan Prabowo-Gibran merupakan cermin Jokowi Tiga Periode yang selama ini ditolak oleh PDI Perjuangan," ujar Hasto kepada wartawan, Kamis (25/1/2024).
Baca Juga: Mundur Atau Tidak? Ini Perintah PDIP ke Menteri-menterinya
Hasto juga menilai Jokowi telah melanggar etika politik dan pranatan kehidupan bernegara yang baik dengan mengatakan presiden boleh memihak dan berkampanye untuk memenangkan pasangan capres-cawapres tertentu.
“Bayangkan saja, Pak Jokowi ini sudah menjabat presiden dua periode, dan konstitusi melarang perpanjangan jabatan. Dengan ketegasan Pak Jokowi untuk ikut kampanye, artinya menjadi manifestasi tidak langsung dari ambisi kekuasaan tiga periode," katanya.
