Infografis
Suara.com - Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan meyakini pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal presiden dan menteri boleh memihak dan kampanye tidak akan disalahgunakan oleh aparatur sipil negara (ASN), temasuk Polri dan TNI.
"Saya percaya ASN TNI, Polri akan bekerja mengikuti sumpah yang mereka ucapkan saat mereka bertugas dan sumpahnya mengatakan mereka harus taat pada UUD, sumpahnya mereka harus taat pada seluruh aturan, itu sumpah," kata Anies di Padang, Sumatera Barat, Kamis (25/1/2024).
"Jadi sumpah itu di atas instruksi atasan dan sumpah itu harus dijaga dan saya percaya TNI Polri, ASN orang-orang yang akan menjaga sumpah itu," tambah dia.
Lebih lanjut, Anies menegaskan bahwa sumpah tugas ASN, TNI, dan Polri tidak hanya akan dipertanggungjawabkan tetapi juga masa depan.
Baca Juga: Ketua TPD Sumbar: Suara AMIN Justru Unggul di Ranah Minang
Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada hubungan dengan politik justru jadi tim sukses.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh," kata Jokowi.
Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana memastikan tidak ada konflik kepentingan pejabat negara yang ikut kampanye.
Baca Juga: KPU Minta Jokowi Ajukan Cuti ke Dirinya Sendiri kalau Mau Ikut Kampanye Pilpres
"Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," katanya lagi.
