Cek Fakta
Suara.com - Calon Presiden nomor urut 01 dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menghadiri acara Desak Anies di Purwokerto, Jawa Tengah, Rabu (24/1/2024).
Menjawab tentang profesi guru yang diperhatikan hanya yang terdaftar di dapodik, tetapi bagaimana dengan nasib guru pesantren, Anies mengungkapkan ada kebijakan tak setara antara sekolah negeri dengan swasta, pendidikan umum dengan agama, sehingga perlu kebijakan yang setara.
“Prinsipnya adalah kesetaraan. Kita selama ini menyaksikan ada kebijakan yang tidak setara antara negeri dan swasta. Antara umum dan agama. Dan ini salah satu yang ingin kita koreksi, supaya pendidikan swasta sama majunya dengan pendidikan yang difasilitasi negara,” ujar Anies.
Kedua, kata Anies, supaya pendidikan agama dapat fasilitas setara dengan pendidikan umum.
“Prinsip kesetaraan ini akan kita terapkan. Bahkan ada pola kebijakan yang menurut hemat kami, pondasi filosofinya tidak tepat. Contohnya guru sekolah swasta diangkat menjadi guru PPPK, maka dia berubah menjadi guru sekolah negeri,” ucap Anies.
Baca Juga: Gibran Diremehkan, Gus Kautsar Cerita Dulu Jokowi Alami Hal Sama: Kurus, Mesam Mesem
Pertanyaannya, kata dia, memangnya murid sekolah swasta itu bukan WNI juga? “Kan orangtuanya juga pembayar pajak. Kenapa gurunya jadi harus dipindah? Kalau saya punya dua anak, satu di negeri, satu di swasta, kemudian yang di swasta itu, karena diangkat jadi pegawai negeri atau PPPK dipindahkan ke negeri, terus anak saya dididik sama siapa?” tanya Anies.
Menurut Anies, ini sederhana sekali, karena kita memajukan pendidikan dan mencerdaskan setiap anak bangsa.
“Bukan memajukan pendidikan negeri dan mencerdaskan anak di sekolah negeri. Kita harus ubah filosofi itu, sehingga kesetaraan menjadi prinsip yang dilaksanakan. Termasuk untuk pendidikan agama,” kata dia.
Menurut Anies, pemerintah justru harus berterima kasih pada swasta, harus berterima kasih pada pondok, harus berterima kasih pada pendidikan agama. “Kalau tidak ada mereka, negara ini belum bisa mendidik setiap anak bangsa. Tidak cukup bangkunya,” pungkasnya.
Baca Juga: TKN Bela Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye Dan Berpihak: Undang-undang Jauh Di Atas Etika
