Infografis
Suara.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menegaskan bahwa undang-undang berada jauh di atas etika. Penegasan tersebut merespons pihak yang mempertanyakan etika presiden berpihak dan kampanye untuk memenangkan salah satu paslon di Pilpres 2024.
"Undang-undang itu jauh di atas etika. Karena undang-undang itu adalah aturan formal, sementara etika itu tidak aturan formal," kata Nusron Wahid kepada wartawan, Kamis (25/1/2024).
Nusron lantas menyinggung isi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasar undang-undang tersebut menurutnya presiden diperbolehkan berpihak dan berkampanye. Tidak hanya untuk orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri jika kembali mencalonkan diri sebagai presiden.
"Kalau undang-undang mengatakan boleh secara etika pasti boleh. Tapi kalau undang-undang mengatakan tidak boleh, bisa jadi secara etika itu sebetulnya nggak ada masalah. Kan gitu kira-kira sebetulnya," katanya.
Di sisi lain, Nusron menjelaskan bahwa undang-undang dibuat atas dasar kesepakatan antara rakyat melalui DPR dengan pemerintah. Dalam proses pembuatan undang-undang tersebut menurutnya juga telah didasari pertimbangan pantas dan tidak atau etik dan tidak etiknya.
"Yang mengatakan tidak punya etik siapa? Berarti semua DPR yang mengesahkan itu dianggap nggak punya etika? Berarti pemerintah dulu yang terlibat mengesahkan UU nggak punya etika, pada tahun 2017?," tuturnya.
Padahal, kata Nusron, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut disahkan saat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dijabat almarhum Tjahtjo Kumolo politikus PDI Perjuangan (PDIP) yang kekinian menjadi partai pengusung pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud.
Sementara Wakil Presiden dijabat Jusuf Kalla atau JK yang kekinian berada di kubu pasangan capres-cawapres Anies-Muhaimin.
"Pada tahun 2017 itu Menteri Dalam Negeri-nya Pak Tjahtjo Kumolo, Wapresnya Pak Jusuf Kalla. Berarti apakah dengan demikian orang yang terlibat dalam proses penyusunan undang-undang itu dianggap nggak punya etika juga?" ujarnya.
Baca Juga: Cuma Butuh 3 Bulan Buat Jokowi Mengubah Pernyataannya 180 Derajat, Sampai Dapat Julukan Khusus
Pernyataan Jokowi soal presiden dan menteri boleh kampanye dan memihak ini sebelumnya disampaikan usai dirinya menyaksikan acara serah terima pesawat C130J Super Hercules A-1344 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024) pagi.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang juga merupakan capres pendamping Gibran Rakabuming Raka putra sulung Jokowi.
Jokowi saat itu menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye di Pilpres dan Pemilu termasuk presiden juga menteri.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi merespons pertanyaan terkait adanya menteri yang terjun menjadi tim sukses salah satu pasangan capres-cawapres.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi.
Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh," kata dia.
Pernyataan Jokowi tersebut lantas menuai kritikan dari kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin hingga koalisi masyarakat sipil. Mereka mempersoalkan praktik nepotisme hingga politik yang dilakukan tanpa etik dan rasa malu.
