Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang kehormatan, Komarudin Watubun, menyampaikan bangsa bisa runtuh bila Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut berkampanye dan memihak di Pemilu 2024.
Pasalnya, etika moral harus dipakai presiden meski aturan memperbolehkan.
"Jadi saya jelaskan pertama dari aspek etika moral berbangsa ya, bangsa bisa runtuh kalau etika dan moralnya tidak ada," kata Komarudin kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).
Ia mengatakan, etika harus ada di atas hukum. Menurutnya, presiden harus mempertimbangkan kepatutan dan memberikan contoh.
Baca Juga: Koar-koar Bebas Memihak dan Kampanyekan Paslon, Kubu Prabowo Tunggu Ini dari Jokowi
"Ini kan saya bicara soal etik, dan moral bernegara ya. Etik itu di atas hukum diatas pengaturan perundang-undangan, etik itu soal kepatutan, kepantasan, pantas patut kita lakukan, sebagai contoh," tuturnya.
Berdasarkan aturan UU Pemilu, ia menyampaikan, memang seorang presiden boleh berkampanye, namun itu harus melakukan sejumlah syarat.
"Nah di aturan sendiri, kalau kita mengarah pada aturan itu boleh kan presiden melakukan kampanye? Kalau UU nomor 7 Tahun 2017, yang diubah ya, dengan UU nomor 7 Tahun 2023 itu harus dipenuhi syarat berkampanye kalau berstatus sebagai anggota partai politik. Nah pertanyaan sekarang, Pak Jokowi anggota parpol mana?" ujarnya.
Selain itu, kata dia, seorang presiden atau wapres hingga menteri boleh berkampanye kalau dia juga berstatus sebagai kandidat dengan sejumlah syarat.
"Nah pertanyaannya, apakah Pak Jokowi termaksud dalam anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan atau tidak itu," ujarnya.
Baca Juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Berpihak, Siap Turun Gunung Menangkan Prabowo-Gibran?
"Jadi syarat lain adalah tidak menggunakan fasilitas dlam jembatannya kecuali fasilitas pengamanan sebagai pejabat negara sebagai mana diatur ketenturan peraturan per UU pasal 281, kemudian yang ke dua menjalani cuti di luar tanggungan negara, pasal 281 itu dasar hukumnya," sambungnya.
Pernyataan Jokowi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang Presiden.
Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada hubungan dengan politik justru jadi tim sukses.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh," kata Jokowi.
Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana memastikan tidak ada konflik kepentingan pejabat negara yang ikut kampanye.
"Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," katanya lagi.
Sementara itu, ditanya apakah seorang Jokowi memihak atau tidak, Jokowi memberikan jawaban tegas.
"Itu yang mau saya tanya," jawab Jokowi.
