Jokowi Sebut Presiden Boleh Berpihak, Siap Turun Gunung Menangkan Prabowo-Gibran?

Rabu, 24 Januari 2024 | 18:41 WIB
Jokowi Sebut Presiden Boleh Berpihak, Siap Turun Gunung Menangkan Prabowo-Gibran?
Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto saat berada di Bandaraa Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024). [Suara.com/Novian]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara mengejutkan menyampaikan pernyataan bahwa seorang kepala negara boleh memihak dan boleh berkampanye. Pernyataan Jokowi tersebut langsung menjadi sorotan, baik bagi publik, politikus, maupun masyarakat umum lainnya.

Menanggapi pernyataan Jokowi itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah mengaku tidak terkejut. Menurutnya sejak awal, Jokowi memang sudah menunjukan keberpihakannya.

Keberpihakan Jokowi itu dilihat Dedi dari enggannya kepala negara merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia pencalonan presiden maupun wakil presiden.

Putusan itu yang belakangan menjadi tiket bagi putra sulung presiden, Gibran Rakabuming Raka untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden 2024 sebagai calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto.

Baca Juga: Wajar Jokowi Condong pada Satu Calon, Sudirman Said: Anaknya Ikut Kontestasi Pasti Arahnya ke Sana

"Tetapi tanpa statemen itu Jokowi sejauh ini sudah memihak, misalnya saja bagaimana ia tidak menghalangi MK untuk menjaga konstitusi yang mapan, ia lakukan pembiaran pada anggota kabinet untuk menjadi bagian dari tim sukses, ini keberpihakan paling memalukan sepanjang sejarah demokrasi Indonesia yang dilakukan oleh presiden," kata Dedi kepada Suara.com, Rabu (24/1/2024).

Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin justru melihat pernyataan Jokowi tersebut itu sebagai sinyal dukungan untuk pasangan Prabowo-Gibran.

Mengingat pernyataan itu keluar dari mulut Jokowi kala bersama Prabowo selaku Menteri Pertahanan. Keduanya hadir di Terminal Selatan, Lanud Halim Perdanakusuma dalam rangka serah terima C130J Super Hercules A-1344.

"Dukungannya sangat jelas, sangat klir ingin memenangkan Prabowo-Gibran, seperti itu saya melihat yang saya tangkap dari pesan Jokowi ketika mengutarakan keinginannya, katakan lah ya boleh berkampanye yang sedang kunjungan bersama Pak Prabowo," kata Ujang kepada Suara.com.

"Jadi saya melihat bahwa ya pilihan Pak Jokowi sudah jelas, sudah klir, yaitu ke Prabowo-Gibran," sambung Ujang.

Baca Juga: Jokowi Dicap Plintat-Plintut, Sudirman Said: Kenapa ASN-Polri Diminta Netral?

Bukan hanya arah keberpihakan, pernyataan Jokowi mengenai presiden boleh berkampanye juga diartikan Ujang sebagai sinyal Jokowi ingin turun gunung memenangkan Prabowo dan putra sulungnya.

"Kelihatannya dalam detik-detik terakhir, dalam menit-menit akhir, dalam hari-hari akhir menjelang pemilihan, ya Pak Jokowi keberpihaknnya semakin jelas dan semakin mantap kelihatannya untuk bisa memenangkan Prabowo-Gibran yang di mana di situ cawaprenya kan anaknya sendiri," kata Ujang.

Sebelumnya, Jokowi memberikan pernyataan soal presiden dan menteri boleh kampanye dan memihak. Ini sebelumnya disampaikan usai dirinya menyaksikan acara serah terima pesawat C130J Super Hercules A-1344 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024) pagi.

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang juga merupakan capres pendamping Gibran.

Hak Memihak dan Berkampanye

Jokowi menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye di Pilpres dan Pemilu. Termasuk presiden juga menteri.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi merespons pertanyaan terkait adanya menteri yang terjun menjadi tim sukses salah satu pasangan capres-cawapres.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi.

Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh," ungkapnya.

Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana memastikan tidak ada konflik kepentingan pejabat negara yang ikut kampanye.

"Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI