Infografis
Suara.com - Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said, menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelas-jelas kini condong kepada salah satu calon dalam Pilpres 2024.
Dalam hal ini, Sudirman Said merespons mengenai pernyataan Jokowi tentang presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak.
Sudirman beranggapan, Jokowi wajar saja condong pada salah satu calon karena anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka merupakan cawapres di Pilpres 2024.
"Mau tidak mau kan terlihat Pak Presiden condong pada satu calon. Kalau mau lebih terus terang putranya ikut menjadi bagian dari kontestasi dan pasti arahnya ke sana," kata Sudirman di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).
Menurut Sudirman, sikap Jokowi yang menyatakan presiden dan menteri boleh memihak adalah contoh buruknya praktik demokrasi. Ia menilai Jokowi sedang membantu nepotisme pasca era Orde Baru.
"Itu juga menjadi, contoh buruk dari praktik demokrasi. Kalau saya nyebutnya nepotisme, yang mendorong Reformasi 98 itu kan nepotisme yang akut ya dan sekarang lagi dibangun kembali," ucap Sudirman.
Lebih lanjut, Sudirman menilai Jokowi semestinya menjadi pemimpin tertinggi dalam menegakkan etika dan tidak hanya urusan legalitas secara hukum.
Oleh sebab itu, Sudirman merasa prihatin seorang presiden telah secara terbuka menyatakan boleh berkampanye dan memihak.
"Peran terbesar seorang presiden adalah menjadi pemimpin moral, gitu. Karena dengan moral itu, bawahnya ikut semua. Jadi kami sangat prihatin apabila sikap itu dikatakan bahkan seperti didakwahkan," jelas Sudieman
Baca Juga: Sebut Presiden Boleh Memihak, Politisi Nasdem Tantang Jokowi Cuti: Gara-gara Si Anak
"Seperti 'silakan para menteri mau kampanye silakan, saya nanti juga mau kampanye boleh kok'," lanjutnya.
Sebelumnya diberitakan, Jokowi menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang Presiden.
Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada hubungan dengan politik justru jadi tim sukses.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh," kata Jokowi.
Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana memastikan tidak ada konflik kepentingan pejabat negara yang ikut kampanye.
"Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," katanya lagi.
