Diminta Ganjar Mundur Dari Jabatan Menko Polhukam, Mahfud Tunggu Momen?

Selasa, 23 Januari 2024 | 21:46 WIB
Diminta Ganjar Mundur Dari Jabatan Menko Polhukam, Mahfud Tunggu Momen?
Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo (kiri) dan Mahfud MD (kanan) saat Debat Capres-Cawapres Keempat di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi pernyataan pasangannya, Ganjar Pranowo yang memintanya mengundurkan diri dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)

Menurut Mahfud, dia dan Ganjar memang sudah bersepakat sejak awal untuk mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

“Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik,” kata Mahfud di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Dia mengaku menghargai Presiden Joko Widodo yang telah mengangkatnya sebagai Menko Polhukam 4,5 tahun yang lalu.

Baca Juga: Relawan Solidaritas Prabowo-Gibran 02 Deklarasi Dukungan, Pede Menang Satu Putaran

Untuk itu, Mahfud mengaku bersedia menjalankan tugas sebagai Menko Polhukam. Kemudian, dia juga berkomitmen untuk melanjutkan tugas -tugasnya bersama Ganjar.

“Saya membantunya dan sekarang pun saya bersedia bersama Pak Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat,” ujar Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan dia tetap bertahan pada jabatannya di pemerintahan meskipun sudah ditetapkan sebagai cawapres karena tidak ada larangan yang mengharuskannya untuk mundur.

Selain itu, dia juga mengaku ingin memberi contoh kepada menteri lain yang ikut kontestasi Pilpres 2024 untuk tidak memanfaatkan fasilitas negara demi kepentingan politik.

“Saya juga ingin memberi contoh kalau saya ini menjadi cawapres, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah tiga bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara,” tutur Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Baca Juga: Mengenal Thalia Anak Tom Lembong yang Punya Otak Moncer Kini Kuliah di London

Bahkan, Mahfud mengaku meminta kepada para pejabat daerah untuk tidak menemuinya jika dia berkampanye di daerah tersebut.

“Semua pejabat yang kenal dengan saya, yang selama ini baik baik saja, kalau saya datang ke daerahnya, nggak usah ikut jemput agar tidak berbahaya bagi karir Anda,” ucap Mahfud.

Dia menegaskan bahwa rencana mengundurkan diri dari posisi Menko Polhukam akan dilakukan pada momen yang dianggap tepat.

“Iya, nunggu timing,” tandas Mahfud.

Ganjar Minta Mahfud Mundur

Sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengakui meminta Mahfud  mundur dari barisan kabinet Presiden Jokowi. 

Menurut Ganjar, sangat penting bagi Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam.

"Ini penting karena kami ingin menghindari adanya konflik kepentingan. Kami tak ingin ada konflik kepentingan antara kontestan pilpres dengan posisi menteri," kata Ganjar Pranowo saat berada di Pondok Pesantren Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1).

Ganjar Pranowo mengakui mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan apabila ada kontestan Pilpres 2024, baik capres ataupun cawapres, tapi masih memegang jabatan kenegaraan.

Tak hanya itu, Ganjar juga mengkritik sejumlah pejabat yang menggunakan fasilitas negara untuk kampanye politik.

"Ada pejabat negara yang memakai fasilitas negara untuk kampanye politik tapi berkedok kunjungan kerja," kritiknya.

Selain menyalahi aturan, Ganjar menilai praktik seperti berisiko tinggi karena masyarakat dapat menilai niat sebenarnya di balik "kunjungan kerja" tersebut.

Soal pengunduran diri Mahfud, dia mengatakan sudah menyampaikan dan mendiskusikan dengan yang bersangkutan.

Ganjar menambahkan, dirinya juga sudah berdiskusi dengan Mahfud untuk mendorong perubahan aturan perizinan soal pejabat sekelas menteri atau wali kota untuk tetap menjabat meskipun maju dalam pilpres.

"Kami akan mendorong perubahan itu, supaya proses politik lebih adil dan transparan. Masyarakat juga tidak lagi meragukan sumber bantuan sosial maupun fasilitas lainnya dalam kampanye," tegasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI