Infografis
3. Jarak Pemasangan Baliho yang Diatur
Selain ukuran dan larangan merusak fasilitas umum, tata letak baliho juga sudah diatur. Terdapat aturan jarak tertentu dari setiap baliho yang akan dipasang. Peraturan tersebut membuat baliho tidak manumpuk hingga memenuhi jalanan dan masih enak saat di pandang.
4. Budget Kampanye yang Seragam
Selain itu, Koi menyebut budget atau biaya setiap partai saat kampanye juga sudah dibatasi. Kebijakan satu ini membuat partai besar ataupun kecil tetap mempunyai panggung yang sama. Tidak ada yang lebih dominan atu unggul tentang baliho dan publikasi.
Diketahui, warga Thailand juga sangat kritis terhadap kebijakan pemasangan baliho ini. Apabila ditemukan adanya bentuk-bentuk kecurangan atau pelanggaran aturan, maka mereka tak segan melaporkannya.
Sementara itu, pemasangan baliho dalam pemilu di Indonesia juga telah diatur sesuai Peraturan KPU No.15 Tahun 2023. Adapun tempat yang dilarang antara lain fasilitas pemerintah, tempat ibadah, rumah sakit, gedung sekolah, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, serta taman ataupun pepohonan.
Apabila ditemukan ada nya pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka berpotensi caleg yang bersangkutan dikenai sanksi pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda sebesar Rp 24 juta, hal ini sesuai dengan Pasal 521 UU Pemilu.
Tak hanya itu, peserta pemilu juga wajib membersihkan alat kampanye paling lambat selama satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
Sampai saat ini, belum ada aturan resmi tentang ukuran maupun jumlah baliho kampanye untuk para caleg yang boleh dipasang di tempat umum. Sehingga pemasangan baliho kampanye di Indonesia terlihat sedikit berantakan dibandingkan dengan yang ada di Thailand.
Baca Juga: Baliho Caleg Menelan Korban, Kemana Tindakan Hukum yang Membatasi Kampanye dengan APK?
Itulah tadi ulasan terkait beda aturan baliho caleg di Thailand vs Indonesia.
