Infografis
Suara.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau JK mendorong kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk melapor ke Bawaslu usai iklan videotron Aniesbubble diturunkan.
"Kalau itu kan ada aturannya, jadi lapor ke Bawaslu aja," kata JK di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (17/1/2024).
JK menerangkan bahwa pihak mana pun tidak boleh mengganggu pasangan calon (paslon) selama masa kampanye. Ia mengatakan selama ada bukti pelanggaran, boleh-boleh saja melapor ke Bawaslu.
"Karena aturannya nggak boleh saling mengganggu kan? Selama ada (bukti) pelanggaran namanya," ucap JK.
Baca Juga: Datangi Bawaslu, TPN Ganjar-Mahfud Laporkan 3 Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
![Videotron Anies Baswedan yang dipasang Kpopers. [X]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/01/16/98228-videotron-anies-baswedan-yang-dipasang-kpopers-x.jpg)
Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir mengindikasikan ada upaya penjegalan di balik penurunan mendadak iklan videotron Aniesbubble di Bekasi dan Jakarta.
"Upaya-upaya penjegalan seperti ini yang kita sesalkan. Ada indikasi mengarah ke sana tapi ini kita lagi siapkan fakta-faktanya," kata Ari saat dihubungi, Senin (16/1/2024).
Ari merasa ada pihak berkuasa yang menekan pihak swasta untuk menurunkan iklan videotron tersebut. Namun begitu, ia belum menyebutkan secara detail siapa pihak berkuasa yang dimaksud.
"Ada yang menekan ke pihak swasta. Ada yang menekan ke sana. Karena yang bisa menekan pihak swasta tentunya adalah pihak yang berkuasa, tapi ini kita lagi cek dulu kebenarannya," ungkap Ari.
Oleh sebab itu, Ari mengatakan pihaknya berencana membuat laporan ke pihak terkait dalam beberapa hari ke depan.
Baca Juga: Ketahuan Promosikan Gibran Jadi Wapres 2024, Relawan AMIN Laporkan Sekda Takalar ke Bawaslu
Kecurigaan Timnas AMIN
Sementara itu, Jubir Timnas AMIN, Indra Charismiadji merasa curiga penurunan iklan videotron Aniesbubble di Bekasi dan Jakarta berkaitan dengan politik.
"Ya kayaknya pengalaman-pengalaman dari kami berhubungan ya. Kalau nggak, kenapa di-takedown, apa alasanya, kecuali nggak bayar gitu loh, kan dia bayar," ujar Indra di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2024).
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Fahruz Zaman Fadhly menilai penurunan videotron tersebut menandakan pemerintah saat ini anti terhadap demokrasi.
"Saya melihat ini akan makin menyempurnakan bahwa pemerintahan yang berlangsung selama ini itu anti demokrasi dan akan semakin membuat indeks demokrasi rendah, jatuh ke titik nadir," ucap Fahruz.
